KUDUS, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten Kudus memproyeksikan 119 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayahnya untuk menjadi pemasok utama bahan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang diinisiasi pemerintah pusat ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mendukung kebutuhan gizi masyarakat di tingkat desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian desa melalui optimalisasi BUMDes.
“BUMDes harus disiapkan supaya bisa swasembada dan menjadi supplier kebutuhan bahan makanan untuk mendukung program MBG,” jelas Famny, belum lama ini.
BUMDes akan diarahkan untuk menyediakan bahan makanan seperti beras, telur, ayam, dan susu. Namun, desa yang ditunjuk harus terlebih dahulu mandiri dan swasembada dalam mengelola sumber dayanya.
“Misalnya BUMDes memiliki lahan peternakan ayam atau ikan, nanti diarahkan untuk bekerjasama dengan katering sebagai pemasok MBG,” tambahnya.
Kudus Susun Konsorsium Kantin Sekolah untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Begini Konsepnya
Dari total 119 BUMDes di Kudus, sebanyak 114 di antaranya sudah berbadan hukum, sementara lima lainnya masih dalam proses legalisasi.
Berdasarkan kategorisasi, lima BUMDes telah berstatus maju, 53 berkembang, 55 pemula, dan tiga lainnya dalam kategori rintisan.
Agar dapat ditunjuk sebagai pemasok MBG, Famny menjelaskan, BUMDes harus memenuhi persyaratan teknis, seperti memiliki badan hukum, NPWP, nomor induk berusaha (NIB), hingga fasilitas transportasi yang memadai.
Selain itu, keamanan dan kesehatan makanan yang disuplai harus sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk menyongsong peluang ini melalui pertemuan virtual. Harapannya, BUMDes di Kudus segera menyiapkan diri,” ujarnya.
Program ini diharapkan dapat mulai berjalan pada 2025 mendatang dengan melibatkan desa-desa di Kudus untuk mensuplai bahan makanan berkualitas bagi masyarakat.
“Kesempatan ini harus dimanfaatkan, agar desa mampu mendukung program MBG dari Presiden RI Prabowo-Gibran,” tutup Famny.(Lingkar Network | Mohammad Fahtur Rohman – Harianmuria.com)
