PATI, Harianmuria.com – Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyebut Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro tidak punya tendensi politik dalam kepemimpinannya.
Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pati, Henggar dulunya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi Jawa Tengah lalu ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggantikan Bupati Pati, Haryanto yang sudah purna tugas pada Agustus 2022 silam.
Atas dasar ini, Ali selaku Ketua DPRD meminta kepada Henggar agar dalam membuat kebijakan dan membuat keputusan bisa lebih tegas. Ali pun menilai bahwa Pj Bupati seperti tidak ada maksud dan tujuan khusus dalam memimpin suatu daerah.
Dicontohkan saat normalisasi sungai Silugonggo yang notabene merupakan kewenangan pemerintah pusat. Politisi dari PDI-P ini menyebut normalisasi ini terlambat, meskipun saat ini mulai dilakukan di beberapa titik.
“Saya minta Pak Pj kalau minta (bantuan) ke pusat itu agak ngotot tidak apa-apa. Karena Pak Pj disini tidak dibebani keuangan dan politik. Saya apresiasi dan terimakasih Pak Pj, sehingga usulan masyarakat bisa dijadikan prioritas pembangunan,” ungkapnya.
Lantaran tidak ada tendensi politik dan Pj bukan warga asli Pati. Ali lantas meminta agar seluruh elemen masyarakat Pati melakukan pengawasan terhadap kinerja Pj Bupati.
Namun di samping itu, dirinya mengaku tidak meragukan kepemimpinan Pj Bupati Henggar. Hanya saja menurutnya masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para pemimpin agar tidak terjadi penyelewengan.
“Kalau memang penyampaian pejabat di Pati kurang diperhatikan (pemerintah pusat), kita harus bersatu. Apakah harus demo agar diperhatikan? Bukan saya mengajari, tapi ketika ada penderitaan masyarakat Pati, karena kami pemerintah daerah bersama DPRD sudah menyampaikan,” tutup wakil rakyat dari Kecamatan Kayen ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
