SEMARANG, Harianmuria.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar. Dari total kebutuhan 2.753 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat ini baru tersedia 335 unit. Artinya, masih dibutuhkan 2.418 dapur gizi tambahan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program MBG dengan menggenjot peran SPPG. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh jajaran pemerintah daerah se-Jawa Tengah, Kamis, 31 Juli 2025, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang.
“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih kekurangan SPPG. Saya minta semua pihak bergerak cepat,” tegas Luthfi.
Realisasi Penerima Manfaat Baru 9,8 Persen
Gubernur Luthfi menyebutkan bahwa cakupan penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen, yaitu 953.912 jiwa dari total potensi lebih dari 9,6 juta penerima. Kelompok sasaran meliputi siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Beberapa daerah dengan capaian tertinggi meliputi Banyumas (32 SPPG), Blora (21), dan Cilacap (16). Sementara itu, kabupaten/kota seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi.
6 Strategi Percepatan Program MBG
Untuk mempercepat capaian MBG, Gubernur Luthfi merumuskan enam langkah strategis:
- Pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan UMKM daerah.
- Perbaikan tata kelola dan koordinasi lintas sektor.
- Validasi dan pendataan akurat sasaran penerima MBG.
- Pengawasan ketat terhadap sanitasi dan keamanan pangan.
- Monitoring distribusi bahan baku dan ketersediaan logistik.
- Edukasi gizi dan kampanye anti-pemborosan makanan.
Pemprov Siapkan 26 Aset untuk Dapur MBG
Sebagai dukungan infrastruktur, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset lahan dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi, yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dapur SPPG bersama instansi seperti Polri dan TNI.
“Saat ini baru 335 dapur SPPG, berarti ada yang tersumbat. Mari kita buka penyumbatnya bersama-sama,” seru Luthfi.
Ia juga meminta seluruh kabupaten/kota segera membentuk Satgas MBG dan menerbitkan SK resmi dari bupati/wali kota agar koordinasi pusat dan daerah bisa lebih efektif.
Apresiasi dari Badan Gizi Nasional
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jateng. “Saya senang melihat pimpinan seperti ini. Tegas, hafal data, dan punya arah jelas,” ujarnya.
Danang menambahkan, hingga 28 Juli 2025, terdapat 2.378 SPPG aktif secara nasional, melayani lebih dari 7,4 juta penerima manfaat, dengan estimasi anggaran harian mencapai Rp111,55 miliar, atau Rp2,23 triliun per 20 hari pelayanan.
Dihadiri Forkopimda dan 35 Kepala Daerah
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekda Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, serta 35 kepala/wakil kepala daerah se-Jawa Tengah, lengkap bersama Dandim, Kapolres, dan OPD terkait.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
