SAMARINDA, Harianmuria.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hotel Aston, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Senin malam, 16 Desember 2024. Kehadiran Menteri HAM dalam acara ini menjadi momen penting bagi penguatan peran media dalam mendukung pembangunan bangsa serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
Acara ini juga menjadi bagian dari pelantikan tiga Pengurus Cabang JMSI dari Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara, serta penganugerahan JMSI Awards dan JMSI Kaltim Awards 2024. Selain itu, agenda strategis lainnya adalah penandatanganan ‘Deklarasi MenHAM-JMSI’, sebuah komitmen bersama untuk mengedepankan nilai-nilai HAM demi mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Deklarasi tersebut dibacakan secara bergantian oleh Natalius Pigai, Ketua Umum JMSI Dr. Teguh Santosa, dan Ketua JMSI Kalimantan Timur Mohammad Sukri.
Dalam sambutannya, Natalius Pigai menegaskan pentingnya peran media dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa media massa memiliki tanggung jawab untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak mampu dijangkau oleh pemerintah.
“Media jangan takut untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Pak Prabowo Subianto telah memerintahkan saya untuk memberikan pengampunan dan kebebasan bagi ruang kritik. Karena lewat kritik itulah kalian bisa mengisi ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh negara ini,” ungkap Natalius.
Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi, Ketua JMSI Jateng: Jadi Pengawal Kebenaran
Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo adalah figur yang sangat menghormati kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, media memiliki peran strategis sebagai pemancar nilai-nilai kebenaran, keadilan, demokrasi, dan perdamaian.
“Media memegang tanggung jawab besar untuk menyampaikan cahaya kebenaran, kejujuran, HAM, demokrasi, perdamaian, dan keadilan,” tegasnya.
Rakernas kali ini dihadiri oleh Ketua Umum JMSI Dr. Teguh Santosa, Ketua JMSI Kaltim Mohammad Sukri, perwakilan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Forkopimda Kalimantan Timur, serta seluruh pengurus JMSI provinsi se-Indonesia. Momentum ini sekaligus menjadi simbol dukungan terhadap media siber dalam menguatkan perannya sebagai pilar demokrasi yang kritis namun konstruktif.
Dengan penandatanganan Deklarasi MenHAM-JMSI, Natalius Pigai menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kebebasan pers.
“Kami membuka lembaran baru Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai HAM demi masyarakat yang adil dan sejahtera,” pungkasnya. (Lingkar Network | Harianmuria.com)
