JAKARTA, Harianmuria.com – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menjelaskan dasar hukum dan alur penggalangan donasi usai viral polemik mengenai donasi kepada Agus Salim yang sampai menimbulkan konflik baru-baru ini.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos, Laode Taufik Nuryadin, mengatakan bahwa pengumpulan uang dan barang (PUB) harus dilaksanakan organisasi masyarakat yang berbadan hukum seperti yayasan atau lembaga nirlaba.
“(Izin) Pengumpulan uang dan barang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda),” kata Laode dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Sabut, 14 Desember 2024.
Ia menjelaskan bahwa untuk pengumpulan uang dan barang di wilayah kecamatan dan kabupaten maka memerlukan izin bupati atau wali kota. Jika wilayah PUB mencakup satu provinsi, maka izinnya menjadi kewenangan dinas sosial provinsi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa izin untuk tingkat provinsi harus disertai dengan rekomendasi dari kabupaten. Begitu pun untuk izin secara nasional harus memiliki rekomendasi dari provinsi.
“Untuk PUB dari luar negeri, harus ada izin dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu),” kata Laode.
Ia mengatakan bahwa perizinan untuk PUB bisa diajukan melalui aplikasi SIMPPSDBS. Sementara itu, persyaratan dokumen bisa diunggah pada aplikasi tersebut.
Adapun syarat tersebut di antaranya berupa surat tanda daftar organisasi kemasyarakatan dari Kemenkumham, surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, bukti setor pajak bumi dan bangunan atau surat sewa tempat.
Selain itu, syarat lainnya adalah tempat menampung hasil penyelenggara pengumpulan uang dan barang atau nomor rekening yayasan, syarat KTP ketua yayasan, surat keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur yayasan, dan surat pernyataan bermaterai bahwa PUB tidak digunakan untuk radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
“Lebih lanjut, tanda daftar LKS dari Dinsos (Dinas Sosial) setempat, rekomendasi dari pejabat yang berwenang, bisa kecamatan atau bupati,” katanya.
Laode menambahkan bahwa pengumpul PUB juga harus mengajukan proposal atau surat pengajuan PUB serta harus menyampaikan contoh iklan atau promosi yang tak bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
Ia menuturkan bahwa pemohon PUB nanti akan mengisi pilihan fitur tujuan PUB, wilayah PUB, hingga cara penyaluran PUB. Bila telah memenuhi persyaratan, izin PUB akan diberikan untuk jangka waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi 4 bulan.
“Perizinan bisa keluar 14 hari kerja, kecuali donasi untuk bencana, izin keluar bisa dilakukan penggalangan dana,” katanya.
Ia menjelaskan, selama 14 hari kerja akan ada proses validasi dokumen terhadap yayasan bersangkutan. Pemberian izin bisa lebih dari 14 hari kerja bila ada dokumen yang belum dilengkapi.
Adapun dasar hukum PUB diantaranya Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan PUB, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PUB.
“Permensos ini sudah dilakukan penyesuaian karena ada masukan dari ombudsman, nanti kita mintakan untuk diundangkan. Itu regulasi inti UU yang sifatnya prinsipil, tapi terkait juga dengan UU lain,” kata Laode.
Ia menyebutkan, UU terkait misalnya UU tentang Yayasan, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Di samping itu, PUB juga terkait dengan UU Hak Cipta, Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, PP tentang Sumbangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
Laode mengatakan bahwa pelanggaran terhadap aturan PUB akan mendapatkan sanksi berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin yayasan.
“Kalau masuk pidana, kurungan tiga bulan atau denda Rp 10 ribu,” ucapnya. (Lingkar Network | Anta – Harianmuria.com)
