SINGAPURA, Harianmuria.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), bekerja sama dengan Kemenko Polhukam, KemenPPPA, dan KP2MI, menggelar Forum Pelindungan WNI/PMI serta Pencegahan dan Penanganan TPPO bagi perwakilan RI di kawasan Asia Tenggara.
Acara yang berlangsung pada 11–13 November 2025 ini digelar di KBRI Singapura, KJRI Johor Bahru, serta Pelabuhan Pasir Gudang dan Stulang Laut. Tujuannya adalah memperkuat sinergi antarperwakilan RI dalam melindungi WNI, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI), dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Peningkatan Kualitas PMI dan Ancaman TPPO
Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan status kerja PMI di Singapura.
“Dari sekitar 160 ribu PMI, kami berharap 10–20 persen dapat naik kelas dari pekerja domestik menjadi caregiver. Namun tantangan besar kita adalah TPPO, saat ini tercatat 1.617 kasus di Asia Tenggara,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Kerja Sama ASEAN Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Nur Rohmah, menekankan bahwa TPPO adalah kejahatan luar biasa yang melanggar HAM dan memerlukan koordinasi lintas negara yang kuat.
“Indonesia dalam situasi darurat TPPO. Kita harus memperkuat sistem koordinasi karena jaringan pelaku sangat terstruktur dan lintas batas,” jelasnya.
Kolaborasi Antarinstansi Tangani TPPO
Wakil Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Veronica Tan, menyoroti pentingnya pendekatan people-oriented serta kolaborasi antarinstansi.
“Masalah utama TPPO adalah ekonomi. Banyak perempuan tergoda jalur non-prosedural karena sulitnya memenuhi syarat kerja resmi di luar negeri. Negara harus hadir dengan memberi akses kerja legal dan aman agar mereka pulang sebagai champion,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa 49,99 persen penduduk Indonesia adalah perempuan, dan sepertiganya berada di usia produktif. Ini potensi besar yang harus dikelola dengan perlindungan dan pemberdayaan yang optimal.
Perlindungan dari Hulu hingga Hilir
Dalam forum ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan komitmennya untuk memastikan negara hadir di setiap tahapan migrasi, dari keberangkatan hingga kepulangan.
Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI, Seriulina, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki 20 helpdesk dan 6 lounge di bandara yang aktif mendampingi PMI yang tiba di Tanah Air.
“Petugas kami standby hingga penerbangan terakhir agar tidak ada PMI yang terabaikan,” katanya.
KP2MI juga mendorong program Desa Migran Emas sebagai upaya pencegahan TPPO dari hulu.
“Desa Migran Emas mendekatkan layanan ke calon PMI, PMI aktif, purna PMI, dan keluarganya. Dengan 10 pilar program, pencegahan TPPO dimulai dari desa. Pencegahan harus dimulai dari akar permasalahan,” tambahnya.
Langkah Nyata Diplomasi Perlindungan
Forum ini menjadi langkah konkret Pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi pelindungan dan mendorong tata kelola migrasi yang aman, tertib, serta bermartabat.
Melalui keterlibatan aktif KP2MI dan perwakilan RI di Asia Tenggara, negara menegaskan kehadirannya dari hulu hingga hilir ekosistem migrasi, memastikan setiap pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan menyeluruh sepanjang siklus migrasinya.
Sumber: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
