PATI, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tahun ini tidak membuka formasi tenaga teknis pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini membuat Tenaga Harian Lepas (THL) kembali harus menelan kecewa, karena tak ada pintu yang terbuka bagi mereka.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati Fendi Eko mengungkapkan, pihaknya tidak membuka formasi tenaga teknis karena masih banyak THL di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ijazahnya tidak memenuhi kualifikasi.
“Karena masih ada yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Jadi kita hanya buka tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, karena pelamarnya sesuai dengan ijazah,” ungkapnya saat ditemui pada Rabu (27/9/2023).
Menurutnya, banyak THL yang ijazahnya tidak sesuai dikarenakan dalam perekrutannya tidak transparan. Bahkan, di beberapa OPD terdapat THL dengan ijazah SMA. Kondisi inilah, lanjut Fendi, yang membuat pihaknya hanya membuka PPPK untuk guru dan nakes.
“Ini yang diperlukan kajian lagi, agar mereka nantinya bisa mengikuti,” imbuhnya.
Fendi menambahkan, permasalahan rekrutmen PPPK Pemkab Pati tahun ini menimbulkan konflik lantaran THL merasa dianaktirikan. Salah satunya mengundang reaksi dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Penggiat Indonesia Mandiri (KMPIM).
Dikatakan Fendi, bahwa pihak Ormas menuntut agar BKPP Pati memberikan keterangan perihal tata cara perekrutan PPPK. Pihak Ormas meminta agar BKPP mau beraudiensi menjawab masalah tersebut. Sayangnya, dari surat yang seharusnya melaksanakan audiensi pada Rabu tanggal 27 September 2023 lalu belum bisa terlaksana dengan alasan Kepala BKPP Pati, Saiful Ikmal sedang keluar kota.
“Sesuai dengan arahan pak kepala memang kalau ada pertanyaan terkait surat audiensi yang diundur bisa ditanyakan ke saya. Jadi memang hari ini pak kepala ada giat di Jogja, sehingga audiensi ditunda,” tutup Fendi.
Untuk diketahui, di Kabupaten Pati tahun ini membuka 600 formasi PPPK, dengan komposisi 500 guru dan 100 nakes. Di Kabupaten Kudus membuka 557 formasi, dengan komposisi 363 formasi guru, 109 nakes, dan 85 tenaga teknis lainnya. Di Jepara membuka 1.270 formasi PPPK, terdiri dari formasi guru 881, nakes 303, dan tenaga teknis 86 formasi. Di Kabupaten Rembang membuka 813 formasi PPPK, dengan rincian formasi guru 381, tenaga kesehatan 308, dan tenaga teknis 124. Sedangkan di Kabupaten Blora, ada 2.101 formasi PPPK yang dibuka. Terdiri dari tenaga guru sebanyak 1.033 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 550 formasi dan tenaga teknis 518 formasi.
Dengan demikian, di eks-Karesidenan Pati, hanya di Kabupaten Pati saja yang menutup peluang bagi tenaga teknis untuk ikut berharap bisa diangkat jadi PPPK tahun ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)
