REMBANG, Harianmuria – Sarana Prasarana penunjang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil), di sembilan Kecamatan saat ini dalam kondisi rusak, Salah satunya alat perekaman E-KTP.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rembang Mochammad Hanies Cholil Barro’ kepada awak media saat berkunjung ke kantor Dindukcapil, Rabu (19/1). Menurutnya kondisi tersebut membuat pelayanan jadi terganggu dan harus ditindaklanjuti.
Atas kondisi tersebut, Wabup Hanies menginstruksikan Dindukcapil segera membuat perencanaan dan diajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022. “Di 14 kecamatan hanya ada lima yang bisa berfungsi dengan baik. Artinya ada sembilan yang sudah tidak berfungsi, ini menjadi perhatian kami,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dindukcapil yang baru, Suparmin menambahkan atas alat perekaman E-KTP yang rusak di sembilan kecamatan, warga disana terpaksa harus ke kantor Dindukcapil. Hal tentu menjauhkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Pengadaan alat perekaman E-KTP itu tahun 2012 dan sampai sekarang belum ada maintenance. Kalau rusak misal bisa diperbaiki kita perbaiki, kalau tidak memungkinkan ya kita tarik kesini, ” jelasnya.
Suparmin juga menyebut sarpras yang mendesak selain alat perekaman E-KTP, toilet dan mikrofon pemanggil pemohon yakni ruang menyusui bagi pemohon dan perlunga membuat jaringan listrik 2 jalur untuk menjamin keamanan data, kesinambungan dan kelancaran pelayanan apabila terjadi pemadaman listrik.
Suparmin yang pernah sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu memohon maaf kepada masyarakat karena sarpras penunjang pelayanan di OPD yang dipimpinnya tahun ini belum bisa maksimal. Karena kemungkinan anggaran bisa didapat pada APBD perubahan.
“Kondisi sarpras memprihatinkan. Mohon maaf sarpras tahun ini belum maksimal Namun untuk pelayanan SDM masih bisa kita optimalkan,” pungkasnya. (Lingkar Network I Harianmuria.com )
