LOMBOK TIMUR, Harianmuria.com – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan perubahan pendekatan dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menempatkan desa sebagai titik awal utama proses migrasi.
Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, M. Fachri, menyatakan bahwa pelindungan PMI tidak lagi efektif jika dimulai saat pekerja telah berada di luar negeri. Menurutnya, langkah preventif harus dilakukan sejak dari desa, ketika calon pekerja mulai mempertimbangkan untuk bermigrasi.
“Desa adalah titik awal migrasi. Di sanalah informasi diterima, keputusan diambil, dan masa depan ditentukan. Ketika desa kuat, migrasi akan aman. Sebaliknya, ketika desa lemah, kerentanan akan muncul,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Lokakarya Multi Stakeholder Forum bertema “Penguatan Ekosistem Pelindungan PMI Berbasis Desa melalui Kolaborasi Multi-Stakeholder” yang digelar di Lombok Timur, Selasa, 21 April 2026.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala BP3MI Nusa Tenggara Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur, unsur Pemerintah Daerah, kepolisian, serta para kepala desa dari Desa Migran Emas di wilayah tersebut.
Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun sistem pelindungan PMI yang menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari tingkat desa hingga nasional.
Dalam pemaparannya, Fachri menekankan dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni penguatan pelindungan PMI secara komprehensif serta pembenahan tata kelola migrasi yang terintegrasi.
Ia menilai, tantangan terbesar bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada implementasi di lapangan dan koordinasi antarinstansi.
Program Desa Migran Emas disebut sebagai salah satu strategi kunci dalam upaya tersebut. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem pelindungan dan pemberdayaan PMI berbasis desa, dan telah diterapkan di ratusan desa di berbagai daerah.
“Kolaborasi bukan lagi pelengkap, tetapi fondasi. Tanpa sinergi lintas sektor, kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.
Melalui forum ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan memperkuat komitmen bersama untuk menjadikan desa sebagai garda depan pelindungan PMI.
Diharapkan, dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, migrasi dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sumber kerentanan.
