SEMARANG, Harianmuria.com – Sejarawan terkemuka asal Inggris, Peter Carey, meminta pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang sistem pemberian gelar pahlawan nasional. Seruan ini muncul di tengah kontroversi publik setelah Presiden ke-2 RI, Soeharto, menerima gelar Pahlawan Nasional.
Menurut Peter, kebijakan tersebut bisa memberi pesan negatif bagi dunia internasional, mengingat sejumlah kebijakan Orde Baru yang dinilai melanggar prinsip kemanusiaan.
“Kita mengingat agresi terhadap wilayah tetangga saat itu, Timor Timur Portugis (kini Timor-Leste), pada 6–7 Desember 1975, yang berakhir dengan resolusi PBB dan menandai pendudukan ilegal Indonesia hingga 1999,” ujar Peter saat dihubungi, Rabu, 12 November 2025.
Agresi Timor Timur Langgar Hukum Internasional
Peter menyebut, agresi militer di Timor Timur merupakan pelanggaran hukum internasional (breach of international law) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
“Bagaimana mungkin sosok seperti itu dijadikan teladan bagi komunitas internasional? Pemberian gelar ini justru menjadi pembenaran atas tindakan-tindakan tersebut,” tegasnya.
Ia menilai bahwa mempertahankan sistem pemilihan dan pemberian gelar pahlawan nasional saat ini merupakan ciri ketidakdewasaan sebuah negara, karena keduanya merupakan upaya yang menghalangi sejarah yang bebas dari kepentingan politik.
“Kebijakan ini bisa mendistorsi sejarah. Penetapan pahlawan nasional ibarat undian lotre,” ujarnya.
Sistem Gelar Pahlawan Dinilai Tidak Konsisten
Peter, yang lebih dari 40 tahun meneliti Pangeran Diponegoro, menyoroti ketidakkonsistenan pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan.
Ia mencontohkan, Sunan Pakubuwono VI ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1964, meski perannya dalam Perang Jawa nyaris tidak menonjol. Sedangkan Pangeran Diponegoro, tokoh utama dalam perang tersebut, baru mendapat gelar sembilan tahun kemudian, tepatnya pada 10 November 1973.
“Ini sama sekali tidak masuk akal. Sistem pahlawan nasional kita tidak memberi ruang bagi sejarah yang nyata,” kata Peter.
Peter juga menepis klaim yang menyebut Soeharto tidak terlibat dalam peristiwa 1965. Ia menegaskan bahwa berbagai kajian sejarah dan dokumen resmi telah membuktikan keterlibatan struktur komando pusat yang dipimpin oleh Soeharto.
“Klaim bahwa tidak ada bukti sama sekali sulit dipertahankan. Bukti-buktinya banyak dan sudah mapan dalam catatan sejarah,” ujarnya.
Seruan untuk Reformasi Sistem Sejarah
Sehingga, menurut Peter, jika ingin memupuk apresiasi dan pemahaman sehat terhadap sejarah Indonesia serta menghindarkannya dari tarik-menarik politik, langkah pertama yang harus diambil adalah menghapus sistem pahlawan nasional dan meninjau kembali sistem penulisan sejarah nasional.
“Lebih baik membuka arsip sejarah supaya rakyat bisa meneliti sendiri dan menarik kesimpulan masing-masing,” tutupnya.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
