SEMARANG, Harianmuria.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan komitmennya dalam mendorong layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia menilai kesetaraan dalam akses layanan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.
“Pelayanan publik yang inklusif harus jadi bagian integral dari setiap kebijakan. Penyandang disabilitas punya hak yang sama untuk dilayani tanpa diskriminasi,” ujar Saleh.
Perlu Evaluasi Layanan Publik dan Edukasi
Saleh mengakui bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, penerapannya di lapangan masih lemah. Ia menyebut masih banyak fasilitas publik yang belum ramah disabilitas, mulai dari transportasi hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
Untuk itu, ia mendorong evaluasi berkala terhadap aksesibilitas sarana publik serta pelatihan bagi aparatur pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan disabilitas. Saleh juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat demi menciptakan lingkungan yang inklusif.
DPRD Jateng juga berencana mengusulkan program pelatihan khusus bagi aparatur serta mendorong kerja sama dengan organisasi disabilitas untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Ke depan, kami ingin pastikan tak ada lagi penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses layanan publik. Ini komitmen kita untuk membangun Jawa Tengah yang adil dan inklusif,” tutup Ketua DPD Golkar Jateng itu.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Basuki
