BLORA, Harianmuria.com – Sebanyak 50 siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora akan menjalani tahapan tes kesehatan sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026. Tes ini menjadi bagian dari persiapan awal sebelum program pendidikan resmi berjalan.
Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengatakan bahwa pelaksanaan tes kesehatan masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Ini seperti pemeriksaan kesehatan pada umumnya. Namun, kami masih menunggu jadwal dan arahan teknis dari Kemenkes,” jelas Luluk, Minggu, 6 Juli 2025.
Luluk menyebutkan bahwa Dinsos P3A telah mengusulkan dua lokasi sebagai tempat pelaksanaan tes, yakni Lapangan Tuk Buntung dan Lapangan Atletik Nglajo, keduanya berada di wilayah Kecamatan Cepu.
“Kami mengusulkan dua lokasi itu agar mudah dijangkau siswa dan tenaga medis,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman juga telah melakukan peninjauan gedung Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu. Ia menyampaikan bahwa pembangunan gedung sudah mencapai 89 persen dan siap digunakan dalam waktu dekat.
“Gedungnya sudah hampir selesai. Kepala sekolahnya juga sudah ditunjuk, yaitu Ibu Tri Yuli, guru dari SMAN 1 Blora,” terang Arief usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Blora, Sabtu, 5 Juli 2025.
Bupati menjelaskan bahwa 50 siswa yang terpilih berasal dari keluarga miskin, yakni kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dinas Sosial.
“Kami ingin memastikan mereka yang benar-benar membutuhkan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Profil orang tua dan kondisi ekonomi juga akan dikaji untuk pendampingan lebih lanjut,” tambahnya.
Rencananya, peresmian Sekolah Rakyat akan dilakukan secara serentak secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Juli 2025. Untuk Blora, pelaksanaan peresmian akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah serta perwakilan dari Kementerian Sosial.
“Kami masih menunggu arahan pusat untuk peresmian serentak. Nantinya akan melibatkan pejabat pusat dan provinsi,” ujar Arief.
(EKO WICAKSONO – Harianmuria.com)
