PATI, Harianmuria.com – Ratusan massa aksi dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Mantra menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati, Senin, 9 Oktober 2023. Mereka menggugat agar pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui BKPP membuka formasi untuk Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengisian penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Ormas Mantra Cahya Basuki menyatakan keseriusan pihaknya untuk menuntut agar BKPP terbuka dalam penerimaan PPPK. Sebab selama ini pihaknya merasa ada kecurangan terkait seleksi PPPK yang selama ini hanya dibuka untuk formasi tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga pendidikan.
Termasuk persyaratan dalam PPPK, ia meminta beberapa persyaratan yang memberatkan THL OPD dihapus. Menurutnya, THL OPD yang sudah mengabdi cukup lama juga harus mendapat prioritas, tidak hanya Nakes maupun guru yang diprioritaskan oleh BKPP.
“Kami ingin THL teknis lainnya agar diikutsertakan di PPPK. Karena selama ini karena yang diikutkan PPPK selalu Nakes dan Pendidikan. Sedangkan THL teknis tidak pernah tersentuh. Kami dorong Pemkab membuka PPPK Teknis lainnya. Begitupun dengan THL yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun untuk diangkat jadi pegawai tetap. Termasuk syarat usia dihapus saja, kalau mereka sudah mengabdi lama kan kasihan kalau kalah sama yang baru lulus,” tegas Yayak Gundul, sapaan akrab Ketua Ormas Mantra.
Disamping menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut, dirinya juga mendesak agar dilakukan uji forensik dalam ujian yang mengenakan sistem Computer Asisten Test (CAT). Sistem ini, kata dia, sangat rentan terjadi kecurangan jika tidak dilakukan uji forensik.
Anggaran untuk pelaksanaan PPPK ini juga dirasa oleh Yayak mengandung unsur kecurangan. Mengingat tidak terbukanya pihak BKPP dalam memberikan transparansi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi PPPK.
“Pemkab harus menguji forensik komputer CAT PPPK. Selama ini CAT itu tidak pernah diuji forensik. Kami mencurigai pengondisian, lulus tidak lulus dibuat lulus. Buka dan audit belanja PPPK selama ini. Saya dengar anggaran tahun ini lebih dari Rp 600 juta,” tegasnya lagi.
Pihaknya pun mengaku selama ini mendapatkan laporan dari beberapa THL OPD yang merasa dianaktirikan oleh Pemkab Pati. Oleh sebab itu apabila tuntutan ini tidak mendapat tanggapan dari BKPP, dirinya bersama Ormas Mantra mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
