SEMARANG, Harianmuria.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendorong pembaruan regulasi pendidikan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menilai peraturan saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.
“Peraturan yang ada sudah tidak relevan. Anak-anak menghadapi tantangan baru yang tidak terakomodasi dalam regulasi lama,” ujar Agustina, Senin, 29 September 2025.
Regulasi Pendidikan Adaptif untuk Tantangan Abad ke-21
Agustina menekankan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap keterbukaan informasi dan tuntutan keterampilan abad ke-21. Ia juga menyoroti penyediaan fasilitas penunjang belajar di luar ruang kelas, seperti perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga.
Perpustakaan Pemerintah Kota, menurutnya, memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan maksimal. Ia mengusulkan agar perpustakaan dapat diakses hingga malam hari oleh pelajar.
Selain itu, laboratorium dan sarana olahraga bisa dimanfaatkan bersama antar-sekolah untuk menghemat anggaran pembangunan.
“Kita ingin penyelenggaraan pendidikan menjadi satu kesatuan utuh, tidak hanya soal ruang kelas dan kurikulum, tapi juga sarana pendukungnya,” tegasnya.
Fasilitas Belajar Masuk Substansi Raperda
Wali Kota menekankan pembangunan fasilitas belajar di setiap sekolah membutuhkan biaya besar, sementara banyak sekolah di kota tidak memiliki lahan memadai.
“Fasilitas belajar ini perlu dimasukkan dalam substansi perda. Kalau hanya fokus pada ruang kelas dan anggaran rutin, target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan sulit tercapai,” katanya.
Evaluasi Sekolah Gratis dan Dukungan untuk Swasta
Agustina juga menyinggung perlunya evaluasi program sekolah gratis agar mencakup lebih banyak siswa, termasuk di sekolah swasta.
Meski terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang belum sepenuhnya sejalan dengan UUD 1945, pemerintah daerah tetap bisa menyusun formulasi agar sekolah swasta mendapat dukungan setara.
“Karena biaya pembangunan cukup besar, fasilitas belajar bersama bisa menjadi solusi,” ujarnya.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Basuki
