BOYOLALI, Harianmuria.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tengah mengkaji kemungkinan mengembalikan kebijakan sekolah enam hari. Kajian dilakukan dengan melibatkan akademisi, pakar pendidikan, dan elemen masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menyampaikan hal ini saat sambutan dalam Gebyar Hari Santri Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM) Pusat 2025 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Kamis, 2 Oktober 2025.
Perlindungan Anak Jadi Alasan Utama
Gus Yasin menjelaskan, kebijakan lima hari sekolah sebelumnya bertujuan memberi waktu anak berkumpul bersama keluarga. Namun, banyak orang tua bekerja enam hingga tujuh hari dalam seminggu, sehingga dua hari libur anak bisa meninggalkan satu hari tanpa pengawasan.
“Dengan kebijakan lima hari sekolah, ada dua hari libur anak, maka ada satu hari yang tanpa pengawasan,” ungkapnya.
Pemprov Jateng menekankan, kembalinya sekolah enam hari bertujuan melindungi anak dari pengaruh negatif ketika berada di luar pengawasan orang tua.
Fokus pada SMA/SMK, Peluang untuk Jenjang Lain
Rencana kebijakan enam hari sekolah akan diterapkan untuk SMA dan SMK, sesuai kewenangan Pemprov Jateng. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kebijakan ini diperluas ke SD, SMP, TK, dan PAUD, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Penerapan kebijakan ini akan mempertimbangkan hasil kajian para pakar pendidikan, perguruan tinggi, dan kalangan dewan.
Komitmen Pemprov terhadap Pondok Pesantren
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yasin menekankan peran penting pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan Pemprov Jateng adalah penerbitan Perda dan Pergub tentang Pondok Pesantren.
“Mari kita bersama-sama mengawal penegakan Perda dan Pergub Pondok Pesantren ini,” tandasnya.
Jurnalis: Pemprov Jateng
Editor: Basuki
