KUDUS, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus mematangkan arah pembangunan lima tahun ke depan lewat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Namun, dinamika fiskal nasional mewarnai penyusunan dokumen penting ini, dengan adanya potensi pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Sikapi Situasi Fiskal dengan Bijak
Dalam sosialisasi RPJMD yang digelar di ruang rapat lantai 4 Setda Kudus, Senin, 29 September 2025, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menekankan pentingnya menyikapi situasi fiskal secara bijak dan rasional.
“Apapun itu, kita harus menyikapinya dengan bijak. Karena potongan anggaran ini terjadi di semua kabupaten/kota di Indonesia,” ujar Sam’ani.
Ia menyampaikan, walaupun belum ada surat resmi dari pusat, indikasi pengurangan dana cukup signifikan dan akan berdampak langsung pada belanja fisik dan layanan publik.
Baca juga: Antisipasi Pemotongan Dana TKD 2026, Bupati Kudus Siapkan Strategi Efisiensi
Langkah Efisiensi: Pangkas Belanja Tidak Penting
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Kudus akan melakukan efisiensi belanja, terutama pada pengeluaran yang tidak prioritas.
“Belanja yang tidak perlu harus dikurangi, dan yang tidak penting harus kita hilangkan,” tegasnya.
Langkah ini diyakini penting agar program-program prioritas seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan.
Pemkab Didorong Cari Terobosan Pendapatan
Sam’ani juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan alternatif guna memperkuat keuangan daerah.
“Perubahan ini harus kita hadapi dengan tenang, sabar, kreatif, dan inovatif,” katanya.
Selain efisiensi, ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah guna mencegah kebocoran anggaran.
Realisasi PAD dan Pendapatan Transfer
Menurut data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), hingga 16 September 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp501,01 miliar (72,39 persen), sementara pendapatan transfer sebesar Rp1,12 triliun (65,32 persen).
Dengan capaian tersebut, Bupati berharap sinergi antar semua pihak – OPD, DPRD, hingga masyarakat – terus diperkuat agar roda pembangunan tidak berhenti meski dalam keterbatasan fiskal.
“Yang penting, kita fokus pada belanja yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Basuki
