REMBANG, Harianmuria.com – Ratusan perwakilan warga di sejumlah desa di Kabupaten Rembang yang berpotensi terdampak pembangunan jalan tol Demak-Tuban, sepakat untuk menolak jalur kota ikut dibangun. Sebab warga mengkhawatirkan pendirian jalan tol tersebut dapat berdampak pada perkembangan pembangunan di wilayah perkotaan.
Hal ini dikemukakakan warga saat diadakannya konsultasi publik terkait penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) proyek jalan tol ruas Demak-Tuban bersama dengan Tim AMDAL dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Pendopo Museum Kartini, Jumat (12/8).
Dalam kesempatan itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, konsultasi publik memang diperlukan untuk mendapat informasi yang konkrit terhadap dampak dari pembangunan jalan tol baik dari dampak ekonomi maupun sosial. Karenanya, masukan dari masyarakat sangat diperlukan agar rancangan AMDAL dapat dirumuskan dengan tepat dan benar. Apalagi jalan tol yang melintasi Kabupaten Rembang cukup panjang, yakni hampir 80 KM dari total panjang keseluruhan kurang lebih 180 KM.
“Sinkronisasi dan komunikasi intens sangat diperlukan. Agar dalam tatanan pelaksanaan tidak ada masalah yang mengganggu dalam pelaksanaan tersebut,” kata Hafidz.
Terkait isu jalan tol yang rencananya melintasi Kawasan kota, di depan ratusan perwakilan warga, Bupati Hafidz menegaskan, Pemkab Rembang sangat keberatan. Pendapat tersebut langsung disampaikan dihadapan Direktur Pelaksanaan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
“Kota Rembang merupakan kota yang tidak terlalu besar. Tetapi kalau mahkotanya dibelah, ini tidak akan jadi kota. Untuk itu saya minta nanti satu ini diperhatikan betul. Sesuaikan dengan sosialisasi awal, yaitu jalan tol berada di selatan kota,” tegasnya.
Ucapan Bupati Hafidz itu lantas disambut oleh ratusan masyarakat yang setuju jika jalan tol tidak melintasi kawasan kota. Pasalnya dampak ekonomi maupun sosial yang akan terjadi sangat besar ketika dipaksakan melalui kota.
“Ini membuat masyarakat resah. Kalau ada satu atau dua saja yang berkepentingan, tetapi secara umum masyarakat resah. Ini suara masyarakat. Jadi untuk tindak lanjutnya Ibu Direktur bisa dipertimbangkan,” pungkasnya. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo | Harianmuria.com)
