PEKALONGAN, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pekalongan Sukirman dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat, 25 Juli 2025, saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Fokus Tekan Kemiskinan
Sukirman mengatakan bahwa Pemkab Pekalongan akan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan strategi peningkatkan pendapatan masyarakat, penurunkan beban pengeluaran rumah tangga, dan pengurangi kantong-kantong kemiskinan di wilayah rawan.
“Kami juga akan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Sukirman.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PPP terkait proyeksi peningkatan pendapatan daerah, Sukirman menjelaskan bahwa target kenaikan PAD didasarkan pada optimalisasi pajak daerah, retribusi layanan kesehatan RSUD Kraton dan Kajen, serta peningkatan transfer antardaerah, khususnya bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Efisiensi Belanja: Pangkas Anggaran Seremonial
Dalam menjawab Fraksi Partai Golkar yang menyoroti efisiensi belanja, Sukirman menegaskan bahwa seluruh penyusunan Perubahan APBD 2025 tetap berpedoman pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Pekalongan. Salah satu langkah efisiensi adalah dengan memangkas belanja seremonial yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Meskipun dengan keterbatasan fiskal, kami tetap fokus meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal,” tambahnya.
Digitalisasi Pajak untuk Dongkrak PAD
Upaya mendorong PAD juga dilakukan melalui digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, seperti pemasangan tapping box, pemetaan ulang objek pajak, serta penegakan Perda untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Kami terus gencarkan sosialisasi agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak makin meningkat,” ujarnya.
Fraksi Gerindra yang mempertanyakan arah kebijakan pembangunan daerah, dijawab dengan penegasan bahwa Pemkab Pekalongan tetap mengacu pada delapan agenda prioritas nasional dalam RPJMD 2025–2029. Selain itu, Pemkab juga mengapresiasi pandangan Fraksi PPP yang mendukung pendekatan bottom-up, dengan menitikberatkan pada program prioritas berbasis aspirasi masyarakat.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
