KAB.SEMARANG, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang akan terus melanjutkan program kerja sama antara Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN pada program Kolaborasi Konsolidasi Tanah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi atau DAK Tematik Pengentasan Permukiman Terpadu (PPKT).
Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan program tersebut juga melibatkan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang serta pihak lain, dan sudah berjalan sejak tahun 2022-2004.
“Yang sudah berjalan pada program tersebut itu di antaranya adalah di Kawasan Kumuh Penawangan dan Kawasan Kumuh Susukan di Ungaran Timur,” ungkapnya, Minggu (9/2/2025).
Dijelaskan, program kolaborasi tersebut pada tahun 2022 telah melaksanakan konsolidasi tanah sebanyak 350 bidang guna mendukung pelaksanaan kegiatan DAK TA 2022 dan 2023 di Kawasan Kumuh Penawangan, yang ada di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.
“Pengurangan luasan kumuh di tahun 2022 ini ada di angka 3,87 hektare (Ha) dan 4,35 Ha di tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2024 kemarin ini berlokasi di Kawasan Kumuh Susukan, di Ungaran Timur dengan luas lahan ada 8,52 Ha,” ungkapnya.
Sebelum dilaksanakan penataan tersebut, kata Ngesti, pemukiman tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang baik. Contohnya jalanan yang sempit, minimnya drainase, minimnya penyediaan air minum layak, minim pengelolaan persampahan, minim sanitasi, dan minim pengamanan kebakaran.
“Hasil dari konsolidasi di tahun anggaran 2024 ini ada beberapa hal, di antaranya sertifikat tanah 250 bidang dengan biaya Rp60.537.000 yang berasal dari APBN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, kemudian ada pembangunan rumah baru sebanyak 101 unit, dengan anggaran Rp5.322.700.000 bersumber dari DAK,” terangnya.
Ngesti Nugraha juga mengungkapkan hasil lainnya, yakni peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 68 unit dengan total anggaran Rp1.433.440.000 yang bersumber dari DAK. Kemudian rehabilitasi rumah terdampak sebanyak 10 unit dengan anggaran Rp210.800.000 dari DAK, pembangunan jalan sepanjang 2,2 kilometer dan drainase sepanjang 4.8 kilometer senilai Rp11.708.035.000 dari DAK.
“Ada lagi penyediaan air minum dengan anggaran bersumber dari DAK sebesar Rp963.312.000, lalu sanitasi berupa SPALDT dan TPS3R sebesar Rp1.605.368.000 dari DAK, penyediaan PJU sebesar Rp300.000.000 dari dana APBD Kabupaten Semarang,” paparnya kembali.
Ngesti menambahkan, pada program tersebut juga telah diselesaikan pembangunan mencapai 100 persen dan penerbitan sertifikat telah terlaksana 100 persen pada 250 bidang.
“Dan untuk selanjutnya di tahun 2025 ini akan dilaksanakan penanganan kawasan kumuh di Penawangan yang masuk pada tahap III dengan dukungan penganggaran DAK Tematik PPKT dengan nilai kurang lebih Rp20 miliar,” jelasnya.
Ia berharap adanya penataan kawasan kumuh di tahap III di tahun 2025 di Penawangan di Kecamatan Pringapus itu juga dapat didukung kembali dengan Program Konsolidasi Tanah dengan jumlah 200 bidang.
“Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat yang telah aktif dalam mendukung program penataan kawasan ini sehingga menjadi kawasan yang asri dan indah. Harapan kami semua yang telah diberikan dapat dirawat dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya.
(HESTY IMANIAR – Harianmuria.com)
