PEKALONGAN, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan kembali mengukir prestasi nasional dengan meraih penghargaan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam hasil pengawasan kearsipan tahun 2024, Pemkab Pekalongan mendapatkan nilai 91,91 dengan predikat “Sangat Memuaskan”.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala ANRI, Mego Pinandito, kepada Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, dalam acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang digelar di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Motivasi untuk Tingkatkan Tata Kelola Kearsipan
Wabup Sukirman menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian ini. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemkab untuk terus memperkuat tata kelola arsip.
“Penghargaan ini menjadi motivasi kita agar arsipan betul-betul dijaga. Arsip perlu diantisipasi agar tidak rusak, karena arsip sangat penting,” ujar Sukirman.
Ia menegaskan bahwa arsip memiliki peran vital dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan serta menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Tanpa arsip dan data, mustahil kita bisa membangun secara baik,” tegasnya.
Sukirman juga menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Pekalongan, Pemkab terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan.
“Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Ibu Bupati, Kabupaten Pekalongan menerima berbagai penghargaan, termasuk kali ini di bidang kearsipan,” imbuhnya.
ANRI Dorong Standar Nasional Kearsipan
Kepala ANRI Mego Pinandito menjelaskan bahwa pengawasan kearsipan dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan standar nasional kearsipan.
“Pengawasan yang kami lakukan bukan audit akuntansi, tetapi penilaian terhadap penerapan standar kearsipan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengawasan Akreditasi Kearsipan ANRI, Siti Nur Aeni, menambahkan bahwa pada tahun 2024, pengawasan dilakukan terhadap 85 kementerian/lembaga, 5 perguruan tinggi negeri, 34 provinsi, dan 424 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Melalui penghargaan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Basuki
