KUDUS, Harianmuria.com – Inspektorat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan sasaran 24 desa terkait pengelolaan keuangan dan aministrasinya, ditemukan adanya puluhan desa yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana ke kas desa.
“Dari 24 desa yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi, memang ada dua desa yang belum kami audit hanya memberi saran dan masukan karena terkait waktu dan satu desa karena kepala desanya sakit. Sedangkan lainnya sudah diaudit,” kata Inspektur Daerah Kudus, Eko Djumartono di Kudus, Selasa (4/2/2025).
Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, kata dia, memang ada sebagian besar dari puluhan desa yang menjadi sasaran monitoring yang harus mengembalikan dana kegiatan ke kas desa karena pekerjaannya kurang volume.
Ia mencatat pengembalian sudah dilakukan sebagian besar desa, sedangkan satu desa masih ditunggu pengembaliannya ke kas desa.
Beberapa desa di antaranya, kata dia, ada yang terkait temuan program pembangunan fisik dan ada pula terkait kegiatan seremonial.
“Temuan pada kegiatan fisik mereka, terkait kurang volume dan spesifikasinya, sehingga harus ada pengembalian dana dari hasil pekerjaan tersebut,” ujarnya.
Ia mengungkapkan sasaran 24 desa merupakan hasil kolaborasi, antara pengawasan regular serta laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti.
Dengan adanya hasil audit dan monitoring desa tersebut, dia meminta, desa yang sudah diaudit dan dievaluasi, untuk diperbaiki tata kelola dan mekanisme pengelolaan anggarannya.
Selain pengawasan dan monitoring, upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan desa juga dilakukan dengan sosialisasi ke pemerintah desa dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat (PMD) Kudus.
“Guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan bertanggung jawab, maka lingkungan pengendalian harus kuat, mulai dari kepala desa, pemangku kepentingan, dan camat sebagai pembina desa,” jelasnya.
Ia juga merencanakan untuk membuat standarisasi pelaporan dan monitoring oleh pemerintah kecamatan terhadap desa di wilayah kerjanya masing-masing. (Lingkar Network – Harianmuria.com)
