PATI, Harianmuria.com – Rapat ke-13 Pansus Hak Angket DPRD Pati dengan agenda pemanggilan Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra pada Jumat, 3 Oktober 2025, berlangsung singkat namun penuh warna. Jawaban Chandra yang seringkali pendek membuat suasana cair, meski di balik tawa para anggota dewan tersimpan keresahan soal kondisi Kabupaten Pati yang dinilai rawan konflik.
Wabup Chandra: “Saya Tidak Dilibatkan”
Dalam rapat, Chandra berulang kali menjawab pertanyaan anggota Pansus dengan kalimat pendek, “Saya tidak dilibatkan.”
Hal itu memantik komentar kritis dari anggota Pansus Fraksi PKB, Muhammadun, yang menyebutkan hampir semua kebijakan tidak pernah melibatkan wakil bupati.
“Kalau semua keputusan tidak melibatkan Wabup, lalu saya harus bertanya apa lagi?” ucapnya yang langsung disambut tawa anggota lain.
DPRD Waswas Potensi Konflik Meningkat
Meski rapat penuh humor, Muhammadun menyoroti situasi Pati yang rawan konflik. Ia menyinggung kasus penganiayaan dan pembakaran rumah salah satu korlap aksi pemakzulan Bupati Sudewo.
“Saya sangat prihatin. Pansus ini awalnya menampung aspirasi masyarakat, tapi kok sekarang malah mengarah ke kekerasan. Ini bikin waswas,” tegasnya, serya meminta semua pihak menahan diri.
Hal senada disampaikan Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, yang mengaku khawatir dengan keselamatan dirinya pascakejadian rumah dibakar.
“Jujur, saya juga kalau berangkat ke kantor atau pulang malam agak waswas. Saya sampai catat nomor PDAM, siapa tahu rumah saya dibakar,” kata Bandang, yang memicu tawa anggota Pansus karena salah menyebut “PDAM” alih-alih “Damkar”.
Chandra Siap Temui Bupati untuk Kedamaian
Menanggapi keresahan anggota DPRD, Wabup Chandra menegaskan akan berkoordinasi dengan Bupati Sudewo agar tidak terjadi bentrokan antara massa yang pro dan kontra, sehingga Pati kembali aman dan damai.
“Nanti saya akan bertemu Bupati, agar kedamaian Pati tetap terjaga. Jadi Mas Bandang pulang malam nggak usah takut, paling takutnya sama istri,” ujarnya, yang kembali memicu gelak tawa.
Wabup Tak Dilibatkan dalam Keputusan Kebijakan
Dari hasil Pansus disimpulkan bahwa Wakil Bupati Pati tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Tugasnya selama ini hanya sebatas menggantikan Bupati Pati ketika berhalangan.
Wabup juga menegaskan tidak menyetujui kenaikan PBB-P2 dan sempat menyampaikan hal itu kepada bupati, namun masukannya tidak digubris. Ia juga menyampaikan, tidak diundang saat rapat kenaikan PBB-P2 yang digelar di rumah pribadi Bupati Sudewo di Slungkep, Kayen.
Chandra juga menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu adanya surat BKN yang berkaitan dengan pengangkatan dewan pengawas. Wabup hanya dilibatkan untuk menghadiri acara ketika bupati berhalangan, sementara dalam proses pengambilan kebijakan maupun penganggaran, dirinya tidak pernah dilibatkan.
Intimidasi dan Aksi Kekerasan
Momen curhat juga diutarakan Wakil Ketua Pansus Joni Kurnianto dan Sekretaris Pansus Muntamah. Keduanya menuturkan pengalaman pribadi mereka yang sempat diintimidasi pihak tak dikenal.
Sementara itu, perwakilan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) izin tidak hadir mengawal rapat karena harus melapor ke polisi terkait percobaan pembakaran rumah korlap MPB, Teguh Istiyanto, oleh dua orang tak dikenal pada Kamis subuh, 2 Oktober 2025.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Basuki
