PEKALONGAN, Harianmuria.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan gedung Setda Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan yang porak-poranda pascaaksi massa tidak bisa lagi dipertahankan. Seluruh bangunan akan dirobohkan dan dibangun kembali dengan dukungan anggaran pemerintah pusat.
“Kondisinya sudah kategori rusak berat. Tidak ada pilihan lain selain dirobohkan dan dibangun ulang,” tegas Dody saat meninjau lokasi bersama Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Minggu, 7 September 2025.
Dibangun Ulang dengan Anggaran Pusat
Dody menyebut cetak biru gedung lama turut terbakar, sehingga perencanaan harus dimulai dari awal. Target penyelesaian pembangunan ditetapkan pada akhir 2026.
“Feeling saya, anggarannya sekitar Rp80–90 miliar, tapi masih dihitung ulang sesuai desain baru. Arahan Presiden jelas, semua kantor pemerintahan yang terbakar atau rusak parah segera dibereskan oleh pusat,” jelasnya.
Secara nasional, tercatat sedikitnya sepuluh provinsi melaporkan kerusakan fasilitas pemerintahan dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp1,1–1,2 triliun. Fasilitas di Kota Pekalongan, Kediri, dan Makassar menjadi daerah dengan kerusakan paling parah.
Opsi Renovasi Lebih Mahal dari Bangun Ulang
Dody menegaskan, opsi renovasi tidak efisien. Merujuk pada pengalaman renovasi Stadion Kanjuruhan Malang, biaya perbaikan justru lebih tinggi dibanding membangun dari awal.
“Kalau diperbaiki, justru lebih mahal dan rawan tidak sesuai standar. Maka, langkah terbaik adalah merobohkan dan membangun ulang dengan desain modern, namun tetap bernuansa khas Pekalongan,” ujarnya.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan menegaskan pelayanan publik tetap berjalan normal meski gedung utama tak dapat difungsikan.
“Pelayanan dipindah ke aula Dindagkop dan aula BPKAD-Bappeda. Sejak 31 Agustus ASN langsung bersih-bersih dan menata kantor sementara, sehingga praktis tidak ada WFH,” ujarnya.
Afzan mengakui APBD Kota Pekalongan tidak mampu menanggung biaya pembangunan ulang yang diperkirakan menelan puluhan miliar rupiah.
“Alhamdulillah, Pak Menteri langsung turun atas perintah Presiden untuk mengakomodir daerah yang terdampak paling parah. Mudah-mudahan sesuai planning, akhir 2026 bisa selesai,” pungkasnya.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
