PATI, Harianmuria.com – Fraksi PKS DPRD Pati menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Raperda tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ketua Fraksi PKS DPRD Pati, Narso, menyampaikan bahwa meskipun penyerapan anggaran menjadi indikator penting, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak riil bagi masyarakat.
“Keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup hanya dilihat dari persentase penyerapan. Dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi ukuran utama,” tegas Narso, Selasa, 22 Juli 2025.
Ia juga menyoroti pentingnya validitas dan akurasi dalam perencanaan anggaran. Menurutnya, perubahan asumsi dalam kebijakan adalah hal wajar, tetapi harus diiringi dengan penyesuaian yang cermat agar perencanaan tetap tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi ekonomi yang dinamis.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
