PATI, Harianmuria.com – Wacana penghapusan skripsi pada perguruan tinggi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beberapa waktu lalu sempat menghebohkan masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah menilai wacana tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.
Menurutnya, skripsi harus tetap ada karena dapat melatih pola pikiri dan kreativitas mahasiswa sebelum terjun di dunia kerja.
“Menurut saya skripsi itu bagus untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian atau riset. Kalau itu dihilangkan, inovasi untuk menemukan sesuatu yang baru kan berkurang. Kalau saya tetap sepakat ada skripsi. Menurut saya ini memang melatih calon sarjana menulis dan melakukan penelitian. Karena kalau tidak ada penelitian secara konkrit tidak ada masalah yang ditawarkan,” tegas anggota Komisi D DPRD Pati ini.
Meskipun belum secara resmi dihapus dan hanya menjadi salah satu syarat dari kelulusan, Muntamah menegaskan tidak setuju jika pada akhirnya skripsi benar-benar ditiadakan.
Dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Nadiem Makarim selaku Menteri tidak perlu merubah tatanan sistem pendidikan yang dinilai banyak pihak sudah bagus.
“Kalau dihilangkan, maka inovasi untuk menyelesaikan masalah berkurang. Pak Menteri jangan terlalu merubah tatanan pendidikan yang menurut saya merugikan. Karena sifat kritis harus ada. Intinya kami sepakat, skripsi dilaksanakan,” imbuh wakil rakyat asal Kecamatan Dukuhseti ini.
Seperti diketahui, kebijakan yang dibuat oleh Nadiem saat menjabat sebagai Mendikbudristek banyak timbul polemik. Salah satunya adalah dengan diterapkannya sistem zonasi yang banyak dikeluhkan oleh orang tua dan wali murid.
Muntamah pun menegaskan, agar para pejabat tinggi negara lebih baik lagi dalam mengeluarkan kebijakan termasuk di sektor pendidikan. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
