KUDUS, Harianmuria.com – Ketua DPRD Kudus, Masan, menekankan pentingnya percepatan adaptasi pejabat baru di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca-mutasi jabatan. Hal ini guna memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah berbagai tantangan anggaran.
“Mutasi jabatan sudah dilaksanakan. Untuk pimpinan OPD yang hari ini dilantik saya minta segera menyesuaikan, supaya pelayanan publik lebih optimal, khususnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya, Selasa, 30 September 2025.
Lampu Jalan Masih Jadi Sorotan
Sebagai contoh, ia menyoroti Dinas Perhubungan yang menangani Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Menurutnya, masih banyak lampu jalan yang padam dan harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu aktivitas warga.
“Ini butuh kerja keras supaya apa yang diharapkan masyarakat bisa segera terwujud,” tegasnya.
Baca juga: Bupati Kudus Lantik 12 Pejabat Eselon II: Semua OPD Punya Peran Vital
Jabatan Strategis Kosong Harus Segera Terisi
Selain itu, Masan juga menyinggung posisi strategis yang masih kosong, seperti di Dinas Kesehatan dan BKPSDM. Ia memastikan Bupati Kudus sudah menyiapkan langkah untuk melakukan lelang jabatan.
“Harapan saya, pos-pos strategis itu cepat terisi agar kinerja OPD makin optimal,” imbuhnya.
Tantangan Anggaran: Efisiensi Jadi Kunci
Masan juga menyoroti tantangan serius Pemkab Kudus terkait penurunan transfer dana dari pemerintah pusat hingga Rp378 miliar. Kondisi ini menuntut adanya efisiensi anggaran.
“RAPBD yang sudah disusun harus ditata ulang. Perlu membuat skala prioritas, dan anggaran-anggaran yang bisa diefisiensi memang harus diefisiensi,” jelasnya.
Efisiensi ini mencakup belanja rutin hingga potensi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sekitar 15 persen. Namun, DPRD akan membentuk tim khusus agar kebijakan efisiensi tidak mengganggu pelayanan publik.
Infrastruktur Publik Tetap Jadi Prioritas
Meskipun anggaran terbatas, DPRD menegaskan bahwa belanja publik tetap harus menjadi prioritas. Mulai dari jalan, LPJU, air bersih, hingga pemeliharaan infrastruktur pendidikan dan pasar.
“Kalau pun tidak mampu membangun besar-besaran, minimal ada anggaran pemeliharaan. Itu yang harus kita jaga agar pelayanan publik tidak terganggu,” tandas Masan.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Basuki
