BLORA, Harianmuria.com – Kerusakan infrastruktur akibat banjir yang melanda Kabupaten Blora akan segera dibahas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2025.
“Perbaikan infrastruktur itu akan kami prioritaskan dalam pembahasan APBD Perubahan,” kata Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto, Rabu (21/05/2025).
Siswanto meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk segera mendata seluruh titik kerusakan, mulai dari jembatan putus hingga tanah longsor, agar dapat segera diusulkan dan dibahas dalam APBD Perubahan tahun ini.
“DPUPR harus segera mendata titik mana yang rusak, segera diusulkan, dan nanti segera dibahas di perubahan APBD,” ujarnya.
Selain itu, Siswanto menambahkan bahwa usulan bantuan untuk kerusakan akibat banjir juga akan diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama dinas teknis lainnya, seperti Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), untuk segera mendata wilayah yang terdampak banjir.
“Dinkesda, Dinsos, DPUPR, BPBD akan diundang untuk kita mintai data. Pada tempo cepat ini, kita terjun ke lapangan. Setelah dari lapangan, kita bersama Pemda mengecek data pascabanjir,” terang Siswanto.
Menurutnya, pascabanjir yang melanda 10 kecamatan di Blora, fokus utama adalah rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemulihan di wilayah terdampak. “Namun terpenting, tidak ada korban jiwa. Lalu evakuasi hewan ternak juga berjalan aman,” tuturnya.
Siswanto menambahkan, selama dua hari saat banjir hingga saat ini, pimpinan DPRD Blora beserta para anggota terjun langsung di wilayah daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari banjir dan mengumpulkan data dari lapangan.
“Hari ini dan kemarin fokus di lokasi-lokasi yang terdampak banjir. Sesuai dapil maupun kecamatan masing-masing untuk memberi bantuan dan mengumpulkan data di lapangan pascabanjir,” pungkasnya.
(EKO WICAKSONO – Harianmuria.com)
