PATI, Harianmuria.com – Calon jamaah haji di Kabupaten Pati banyak yang mengeluhkan kenaikan biaya keberangkatan haji Rp 69 juta. Hal ini diungkap kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pati melalui Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh, Abdul Hamid.
Dirinya mengaku banyak menerima komplain dari para calon jamaah haji dan pendaftar baru. Selain itu, banyak masyarakat Pati yang menyesalkan usulan tersebut dan mengaggapnya terkesan mendadak.
Bahkan Hamid menyebut, tidak sedikit calon jamaah haji yang akan diberangkatkan pada 2023 ini meminta agar kenaikan biaya keberangkatan haji ditunda sampai tahun depan.
“Tentu saja, di Pati ini banyak keluhan jamaah yang mau berangkat sekarang. Kenapa saat gilirannya berangkat dinaikkan seperti itu. Banyak juga yang pesan dinaikan tahun depan saja jangan sekarang,” cetusnya.
Di sisi lain, para calon jamaah haji sempat mengaitkan usulan kenaikan itu dengan adanya Pemilu 2024 yang menyerap banyak anggaran.
“Isu ini memang banyak beredar karena adanya pilpres dan masa pelunasan yang kebetulan naiknya memang drastis dibanding tahun sebelumnya. Akhirnya muncul isu yang beredar seolah-olah tidak amanah dan lain-lain,” sambung Hamid.
Akan tetapi, Hamid menjelaskan kenaikan tarif haji ini dikarenakan dana optimalisasi yang dikelola Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk subsidi mulai menipis. Pasalnya, biaya haji pada umumnya mencapai 98 juta, sedangkan para jamaah hanya dikenai 69 juta.
“Biaya ini dihitung raisonal untuk memberikan penyelenggaraan bagi jamaah haji di Arab Saudi. Karena biaya ini harus dibayarkan dari biaya asli sekitar 98 juta. Tapi hanya cukup 69 juta, sisanya ditanggung dana optimalisasi,” ungkapnya, Kamis 26 Januari 2023
Menurut Hamid, kagetnya masyarakat ini lantaran biaya haji sebelumnya hanya 42 juta. Sehingga ada kenaikan dengan nominal cukup besar mencapai 27 juta.
Padahal jika dikalkulasikan, BPIH masih menanggung subsidi dari dana optimalisasi dari yang semula 56 juta. Kini masih menanggung subsidi hampir 30 juta tiap jamaah.
“Menjadi problem ketika biaya ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 42 juta, sekarang 69 juta. Ini luar biasa besar. Tapi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan BPIH untuk memberikan subsidi kepada jamaah haji,” tambahnya.
Menurut Hamid jika biaya ini tidak dinaikan, dikhawatirkan para jamaah haji di tahun 2030 tidak akan bisa menikmati subsidi. Sehingga pembiayaan haji akan lebih besar lagi.
“Kalau dana optimalisasi itu diberikan banyak sekarang, maka akan habis dan diprediksikan di 2030 dana optimalisasi subsidi itu akan berkurang bahkan habis. Sehingga kemudian jika subsidinya sekarang banyak. Jamaah 2030 nanti tidak dapat subsidi,” ungkapnya.
Hamid pun menilai, masyarakat yang memang sudah memiliki niatan untuk pergi berhaji tidak akan mempermasalahkan kenaikan tersebut.
“Toh juga mereka bisa berangkat haji di tahun depan jika belum mampu membayar biaya kenaikan ini,” terangnya.
Meski banyak menerima keluhan masyarakat, Hamid menambahkan, hingga saat ini pun pihaknya belum mendapati adanya calon jamaah haji yang mengundurkan diri atau menunda keberangkatan. Dikarenakan saat ini masih tahap verifikator tahap I.
“Sampai hari ini belum Ada. Karena pelunasan baru akan dilaksanakan akhir bulan Februari. jadi baru bisa kita ketahui berapa yang mengundurkan diri di tahun berikutnya pada akhir Februari,” tandasnya.
Sehingga di akhir Februari nanti. Baru bisa diketahui, berapa jumlah calon jamaah haji yang mengundurkan diri karena kenaikan biaya ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
