KUDUS, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten Kudus terus mendorong kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, melalui kegiatan bertema “Satu Data Satu Kata: Literasi Statistik dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026” yang digelar di Pendapa Kabupaten Kudus, Senin, 24 November 2025.
Para kepala desa menjadi fokus utama karena dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan data yang akurat di wilayah masing-masing.
Data Akurat Fondasi Pengambilan Kebijakan
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa data yang tepat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Saya mohon untuk kades dan teman-teman memberikan data yang akurat. Dengan dukungan tersebut, petugas BPS akan mudah mengumpulkan data yang nantinya bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi maupun sektor usaha lainnya,” tegasnya.
Bupati menekankan bahwa data tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah bersama BPS, Bappeda, dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus memperkuat ekosistem data melalui aplikasi Satu Data Satu Kata, yang menjadi wadah integrasi data lintas sektor.
Integrasi Data Lewat Aplikasi
Aplikasi Satu Data Satu Kata memungkinkan pemerintah memantau kondisi riil perekonomian daerah, mulai dari perkembangan UMKM, perdagangan, hingga sektor industri yang berkontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Bupati Sam’ani turut memaparkan bahwa Kudus mencatat kontribusi PDRB terbesar ketiga di Jawa Tengah, yaitu 6,75 persen, setelah Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap.
“Perekonomian kita ditopang oleh industri seperti rokok, pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, termasuk peran besar UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal,” jelasnya.
Peran Strategis Desa dalam Pendataan
Sementara itu, Kepala BPS Kudus Eko Suharto menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan. Ia menyebut kolaborasi dengan pemerintah desa sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pengumpulan data di lapangan.
“Harus ada trust, ada kepercayaan bahwa data yang diberikan masyarakat bersifat rahasia. Tidak boleh dikeluarkan secara individu dan kerahasiaannya selalu terjamin,” ujarnya.
Eko menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memprioritaskan sektor ekonomi non-pertanian, karena sektor pertanian sudah memiliki mekanisme sensus tersendiri.
Ia juga berharap para kepala desa ikut membantu memberikan pemahaman kepada warga agar memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.
BPS Jamin Keamanan Data
BPS masih menunggu finalisasi kebutuhan petugas sensus dari pusat. Secara nasional, jumlah petugas diperkirakan mencapai 190 ribu orang, sedangkan kebutuhan untuk wilayah Kudus akan disesuaikan dengan estimasi sensus sebelumnya.
“Data hasil sensus hanya akan disajikan secara agregat tanpa identitas individu maupun alamat spesifik. Keamanan data masyarakat terjamin sepenuhnya,” tandas Eko.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
