BLORA, Harianmuria.com – Kabupaten Blora mencatat surplus beras lebih dari 300 ribu ton per tahun, atau empat kali lipat dari kebutuhan warganya yang hanya sekitar 73 ribu ton. Namun, melimpahnya produksi ini menimbulkan dilema klasik: menjaga harga tetap menguntungkan petani tanpa memicu inflasi nasional.
Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora, Ngaliman, menegaskan surplus pangan bukan berarti petani otomatis sejahtera.
“Produksi kita memang berlebih. Tapi ketika petani berharap harga jual tinggi, pemerintah pusat khawatir memicu inflasi. Ini sering menjadi tarik-ulur,” ujarnya, Minggu, 28 September 2025.
Distribusi dan Harga Jadi Tantangan
Menurut Ngaliman, Blora terus didorong meningkatkan produksi beras. Namun, tantangan terbesar ada pada distribusi dan stabilitas harga. Sebagian besar hasil panen harus dikirim ke luar daerah, sementara petani khawatir harga gabah jatuh.
“Petani ingin harga wajar, tapi jika harga naik terlalu tinggi dikhawatirkan berdampak ke inflasi nasional. Itu yang kerap jadi tantangan,” jelasnya.
Skema B2B dan Kerja Sama Antar Daerah
Untuk memotong rantai distribusi, DP4 Blora mendorong skema business to business (B2B) antarkelompok tani (Gapoktan) dengan kota-kota besar, seperti Semarang, yang baru bisa memenuhi 10 persen kebutuhan berasnya.
“Kami sudah punya Gapoktan organik bersertifikat. Kerja sama langsung antardaerah bisa memberi harga lebih baik bagi petani dan menjaga pasokan kota pembeli tetap stabil,” katanya.
Inovasi Pertanian dan Kendala Infrastruktur
Blora juga tengah mengembangkan beras organik bernilai jual tinggi serta teknologi pertanian modern seperti rumah kompos, greenhouse, hingga pengendalian hama tikus dengan rumah burung hantu.
Meski begitu, Ngaliman menilai dukungan infrastruktur pascapanen masih minim.
“Kami butuh core storage atau gudang penyangga modern agar saat panen raya beras bisa disimpan dengan baik. Tanpa itu, petani sering terpaksa menjual murah,” tegasnya.
Ngaliman menekankan bahwa kemandirian pangan nasional harus diiringi kebijakan harga yang adil.
“Surplus ini potensi besar. Tantangannya menyeimbangkan kesejahteraan petani dengan stabilitas harga. Pemerintah daerah siap mendorong inovasi pemasaran, tapi dukungan pusat untuk gudang dan distribusi sangat penting,” pungkasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
