PATI, Harianmuria.com – Penunjukan UNS sebagai lokasi digelarnya ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sempat ditanyakan ketua dewan karena dinilai terlalu jauh. Namun Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengaku sudah mantap jika tes PPPK digelar di sana secara swakelola.
Pelaksanaan ujian PPPK yang akan digelar di UNS menuai perbedaan pendapat. Hal ini lantaran lokasinya jauh dari Kabupaten Pati. UNS, UNY, dan UDINUS merupakan opsi lokasi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dari ketiga titik lokasi tersebut, BKPP Pati telah menjalin kerja sama dengan UNS, berupa MoU Tri Dharma Perguruan Tinggi dan telah berjalan 2 tahun.
Kerja sama inilah yang dijadikan landasan oleh BKPP Pati untuk menggelar ujian PPPK di Surakarta, dan bukannya di UNIDUS yang secara geografis lebih dekat dengan Kabupaten Pati.
Rekrutmen PPPK ini menggunakan sistem swakelola dengan ketentuan penentuan lokasinya bersyarat dengan adanya jalinan kerja sama, sehingga dari 3 lokasi tersebut dipilih UNS.
Adanya polemik pemilihan lokasi ujian PPPK mencuat usai Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menanyakan surat penunjukkan UNS sebagai rekanan penyelenggaraan PPPK, tetapi BKPP tidak menunjukkannya dalam rapat anggaran dengan DPRD Pati.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengatakan pihaknya sepakat apabila ujian PPPK digelar di UNS. Sebab titik lokasi telah ditentukan oleh BKN, sehingga ketika hendak menggelar di Pati, dasar penentuannya belum ada. Pihaknya menambahkan UNS telah siap digunakan untuk ujian PPPK.
“Prinsipnya kan kalau yang di provinsi itu juga melaksanakan di sana, tentunya kalau menyelenggarakan di sini kan dasarnya yang dicari ‘kan nggak ada. Kalau di UNS kan udah siap,” jelasnya.
Ditanyakan apakah ada kemungkinan lokasinya dipindah, Henggar mengatakan sudah mantap di sana.
“Kalau saya sih lebih sreg di sana. Terbuka, semua mau evaluasi silahkan. Nggak ada masalah. Saya awasi sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Panglima Komando Strategi Penjaga Nusantara (Pangkostrat Mantra) Cahaya Basuki, menyarankan sebaiknya proses ujian PPPK digelar di Kabupaten Pati. Lantaran lokasinya terlalu jauh jika digelar di UNS. Pihaknya pun yakin pelaksanaan ujian dapat digelar di Pati dan ragam fasilitas pendukung dapat dipenuhi.
“Itulah suara rakyat. Kalau Pati belum bisa, ya bagaimana caranya bisa, jangan senang menggunakan pihak luar daerah. Ini bisa bikin Pati tidak bisa berkembang. Dari Pati untuk Pati oleh Pati, kalau itu memang swakelola, harusnya bisa di Pati!” tegas pria yang terkenal dengan nama Yayak Gundul itu.
Lebih lanjut, kata Yayak menyebut, penyelenggaraan PPPK melalui swakelola tersebut harus berdampak positif. Sebisa mungkin anggaran yang digelontorkan dalam seleksi PPPK harus dirasakan oleh Kabupaten Pati sendiri. Jangan sampai anggaran tersebut justru dinikmati oleh daerah lain yakni Surakarta.
Menurutnya, rekrutmen PPPK tahun ini berpeluang besar untuk menimbulkan kerugian bagi guru dan nakes yang sudah jauh-jauh datang ke Surakarta, jikalau tidak lolos dalam seleksi tersebut.
“Karena yang ingin daftar itu ribuan orang, sementara yang dicari 500 dari guru, 100 dari nakes tingkat ketidakmampuan masyarakat pasti banyak,” tandasnya. (Lingkar Network | Mutia Parasti – Harianmuria.com)
