REMBANG, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang masih berupaya untuk menuntaskan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Langkah ini sebagai Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yang harus segera ditangani.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengungkapkan ada sedikitnya 6.000 rumah tidak layak huni yang harus segera dituntaskan di tahun 2023 ini. Tidak hanya dari Pemkab, mulai dari DPR, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat juga akan dilibatkan dalam pengentasan RTLH tahun ini.
“Kami melalui perbup, minimal 10 rumah yang didanai melalui Dana Desa. Kalau 287 desa, berarti 2.870 rumah. Rata-rata tiap tahun teman-teman DPR dan Pemkab 500-600 RTLH. Kemudian dari provinsi rata-rata 830 RTLH tiap tahun. Dari pusat 2 tahun terakhir 1.060 dan 700 sekian,” imbuhnya.
Bupati mengungkapkan pada tahun 2016, pendataan jumlah RTLH baru mulai dilakukan. Tercatat ada kurang lebih 23.000 rumah yang masuk dalam kategori RTLH.
Setiap tahun Pemkab Rembang mengupayakan untuk memperbaiki sedikitnya 4.000 -5.000 RTLH, sehingga dari jumlah 23.000 RTLH setiap tahunnya mengalami pengurangan.
“2016, kita sedang menyusun rumah-rumah yang tidak layak huni. Jumlahe pada saat itu kurang lebih 23.000. Mulai tahun 2016. Pemkab sedang berupaya setiap tahun 4.000 -5.000 rumah dibangun,” terangnya.
Bupati Hafidz meminta kepada OPD tersekait agar prosedur atau persyaratan program bantuan kepada masyarakat tidak dipersulit. Menurutnya, pegeksekusian dari program pemerintah itu sendiri lebih penting.
“Saya tekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sudahlah yang penting substansinya itu apa, soal administrasi iya , tetapi terus jangan nunggu sehingga mengganggu substansi,” ujarnya.
Bupati Hafidz mencontohkan, jika sasaran penerima bantuan bedah Rumah RTLH ternyata tidak berada di atas tanahnya sendiri, maka bisa disiasati dengan pembangunan semi permanen.
“Dengan rumah dibuat semi permanen (rumah dari gebyok atau kayu-red) nanti sewaktu-waktu bisa dipindah, kan begitu. Jangan terus mbegegek (berpegang teguh ) nak ora tanahe ra iso (kalau tidak tanahnya tidak bisa), itu rakyat kita, disiasati aja, ” tegasnya.
Selain RTLH, ada 9 indikator PKE lainnya yang wajib dientaskan, yakni tidak punya jamban, tidak punya listrik dan penyakit kronis. Diharapkannya pada tahun 2024 nanti, Rembang zero kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Joko Widodo. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Harianmuria.com)
