JAKARTA, Harianmuria.com – Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian marak belakangan ini menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia mendesak Pemerintah proaktif menanggapi permasalahan tersebut
Puan menegaskan bahwa pemerintahan yang lahir dari demokrasi harus hadir dalam menyejahterakan kehidupan rakyat. Menurutnya, tujuan reformasi adalah mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
“Demokrasi nggak boleh berhenti di bilik suara tapi harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Utamanya, demokrasi ekonomi, termasuk perlindungan bagi masyarakat pekerja,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2025).
Puan menyoroti angka PHK yang sebelumnya dirilis Kementerian Ketenagakerjaan, di mana per 20 Mei 2025, angka PHK telah menembus 26.454 pekerja. “Kenaikan angka PHK ini bukan sekadar statistik, ya. Ini pengingat kalau krisis ketenagakerjaan makin parah,” tandasnya.
Puan mendorong Pemerintah menyiapkan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Tanah Air. Ia meminta pemerintah tidak hanya menunggu badai berlalu tanpa membuka payung perlindungan untuk jutaan pekerja yang terancam nasibnya.
“Harus menggelorakan program padat karya. Relokasi atau pelatihan ulang bagi pekerja terdampak. Lalu, intensifikasi dialog, melibatkan semua pemangku kepentingan,” beber politisi PDI Perjuangan itu.
Selain itu, Ketua DPP PDIP ini juga menyoroti sejumlah tantangan struktural yang masih menghambat kesejahteraan rakyat, termasuk kesenjangan di kalangan pekerja.
Puan memastikan DPR RI mendukung setiap kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada rakyat, termasuk para tenaga kerja.
(CEPPY BACHTIAR – Harianmuria.com)
