SALATIGA, Harianmuria.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga terus memperkuat strategi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting. Melalui kolaborasi antar-perangkat daerah dan dukungan masyarakat, upaya ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp2,4 miliar dari Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga, Yuni Ambarwati, menyampaikan bahwa penanganan stunting di kota ini telah mengalami perkembangan signifikan meski sempat mengalami fluktuasi.
“Tahun 2022, data SSGI menunjukkan angka stunting di Salatiga sebesar 14 persen. Sempat naik menjadi 16,9 persen pada 2023 menurut data SKI, namun kembali turun ke 14 persen di tahun 2024,” jelasnya, Selasa, 24 Juni 2025.
Yuni menekankan bahwa stunting bukan hanya persoalan kurang gizi, tetapi juga disebabkan oleh berbagai faktor lain, seperti pola asuh yang kurang tepat, akses air bersih yang terbatas, kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, ketiadaan jamban layak, paparan asap rokok dalam rumah tangga, dan kurangnya edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.
Untuk mengatasi kompleksitas masalah stunting, Pemkot Salatiga menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi dasar koordinasi lintas sektor agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan perannya secara optimal.
“Semua perangkat daerah dilibatkan dan bergerak sesuai perannya masing-masing. Perwali ini sangat efektif untuk memastikan sinergi berjalan,” terang Yuni.
Selain penguatan regulasi, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga menjadi intervensi penting. Pelaksanaan PMT dilakukan di berbagai tempat, mulai dari RSUD Canting hingga Kampung KB dengan memanfaatkan program Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) yang diintegrasikan melalui program Genting (Gerakan Atasi Stunting).
“Kami optimalkan kegiatan masak sehat di masyarakat agar langsung menyasar keluarga rentan stunting. Masyarakat ikut berperan aktif,” ujarnya.
Anggaran dari BOKB sebesar Rp2,4 miliar menjadi tulang punggung pelaksanaan program. Sementara itu, dana dari APBD dan DAK nonfisik (Dakel) masih menunggu konfirmasi dari Bappeda.
Dengan landasan regulasi, sinergi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, Pemkot Salatiga optimistis dapat menekan angka stunting secara berkelanjutan.
“Kami tidak hanya fokus pada penurunan angka, tetapi juga membangun sistem yang kuat agar kasus baru stunting bisa dicegah,” pungkas Yuni.
(ANGGA ROSA – Harianmuria.com)
