SEMARANG, Harianmuria.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh pejabat publik di daerah, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten/kota, wajib memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing.
Penegasan itu disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Konsolidasi Regional Pengawalan Program MBG di Jawa Tengah dan DIY yang digelar di GOR Jatidiri Semarang, Senin, 6 Oktober 2025.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, para mitra pelaksana, ahli gizi, serta perwakilan dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
“Program MBG ini wajib hukumnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kami tidak ingin para kepala daerah bersikap apatis terhadap program nasional ini,” tegas Luthfi.
SPPG Diminta Jaga Integritas dan Transparansi
Gubernur menekankan bahwa pelaksanaan program MBG merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Ia juga mengingatkan 1.479 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah agar bekerja dengan integritas tinggi, tidak mencari keuntungan pribadi, dan selalu terbuka terhadap kolaborasi lintas lembaga.
“Jangan sampai SPPG menjadi menara gading yang eksklusif. Harus ada keterbukaan, kolaborasi, dan pengawasan bersama,” ujar Luthfi.
Penguatan Peran PKK dan Satgas
Luthfi mendorong agar Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tiap daerah ikut aktif memantau pelaksanaan program, termasuk mencicipi makanan sebelum disajikan kepada siswa.
“PKK ini punya sense of belonging terhadap program MBG. Minimal mereka tahu menu yang akan disajikan dan disukai anak-anak,” tuturnya.
Ia juga meminta Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten memperkuat pengawasan, terutama setelah sebelumnya terdapat 15 kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami kendala dalam pelaksanaan MBG.
“Hampir 2.700 anak menjadi korban kontaminasi makanan. Setelah hari ini, hal seperti itu tidak boleh terulang. Satgas provinsi dan dinas kesehatan harus gerak cepat,” tegasnya.
Jateng Provinsi Terdepan dalam Program MBG
Sementara itu, Kepala BGN RI Dadan Hindayana mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jawa Tengah. Ia menyebut Jawa Tengah termasuk provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak secara nasional, yakni 1.596 unit atau sekitar 50 persen dari standar nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, program MBG turut memberikan dampak ekonomi besar, dengan nilai investasi mencapai Rp32 triliun per tahun di Jawa Tengah. Program ini mendorong tumbuhnya industri pangan lokal, mulai dari pemasok bahan makanan, produsen food tray, hingga penghasil susu.
Perketat Pengawasan dan Standar Higienis MBG
Untuk menjamin keamanan pangan, BGN akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin, verifikasi dapur, penggunaan alat rapid test pangan, serta rekaman CCTV di dapur sebagai sarana pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tandas Dadan.
Ke depan, BGN akan bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri guna memperkuat pengawasan terpadu agar pelaksanaan MBG semakin optimal dan transparan.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Basuki
