KUDUS, Harianmuria.com – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Kudus mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah daerah setempat terhadap organisasi tersebut.
Penasehat Himpaudi Kudus, Maryatin mengaku sudah sering meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, namun belum ada permintaan yang terealisasi.
Salah satunya terkait permintaan bantuan untuk disediakan kantor sekertariat Himpaudi Kabupaten Kudus. Maryatin mengatakan meski sudah ada kepengurusan yang resmi, Himpaudi belum memiliki kantor sekertariat sendiri.
Selama ini, kata dia, pengurus Himpaudi harus berpindah-pindah ketika akan mengadakan kegiatan rapat rutin dengan cara bergantian ke sekolah-sekolah yang memiliki aula.
“Kami punya kepengurusan tapi belum punya tempat yang bisa dipinjam untuk jadi sekertariat tetap,” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga meminta ada bantuan sarpras (sarana prasarana) untuk kegiatan operasional, seperti laptop.
“Sampai sekarang kami itu bahkan tidak punya laptop untuk kegiatan operasional. Sebenarnya kami iri dengan Himpaudi di Kabupaten Demak yang sering dapat bantuan pendanaan dan gedung dari pemerintah daerahnya. Kenapa di sini tidak bisa,” imbuhnya.
Padahal, jumlah anggota Himpaudi di Kabupaten Kudus cukup banyak. Ada sekira 1.300 orang guru yang tergabung dalam Himpaudi dari 250 lembaga pendidikan. Terdiri dari Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Paud Sejenis (SPS).
Menanggapi hal itu, Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Arini Budi Utami mengatakan akan mengakomodir permintaan dari pengurus Himpaudi.
“Coba nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan. Karena beberapa waktu lalu itu kami sudah berupaya untuk mencarikan, tapi belum dapat. Jadi ini nanti saya akan sampaikan dulu ke pimpinan,” katanya.(Lingkar Network | Nisa Hafizhotus Syarifa – Harianmuria.com)
