JEPARA, Harianmuria.com – Menyikapi isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di beberapa wilayah, Pertamina membantah bahwa kelangkaan tersebut bukan dari pengurangan kuota. Hal ini disampaikan Faruq, selaku Sales Manager Pertamina wilayah Karisedan Pati dalam forum resmi yang gelar oleh Pemerintah Kabupeten Jepara di Gedung Shima, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, Pertamina selaku pelaksana hanya bertugas dalam hal penyaluran BBM sedangkan untuk regulasi penetapan atau penambahan kuota BBM di dalam negeri, dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Menurut data Pertamina pada tahun 2022 sampai saat ini menyebutkan, bahwa jumlah total SPBU di Kabupaten Jepara sebanyak 32 unit dan 1 unit di Karimunjawa, sehingga total ada 33 SPBU dan merupakan salah satu kabupaten dengan penyaluran BBM terbanyak di Jawa Tengah.
“Kami saat ini sedang mengusulkan penambahan kuota ke BPH migas, dan bisa diperkuat lagi dari pemerintah Kabupaten Jepara, untuk mengajukan penambahan kuota ke BPH migas secara langsung,” ujar Faruq, Kamis (16/6).
Pihaknya menjelaskan, ketika ada kuota penambahan kuota pertalite oleh BPH migas, sifatnya adalah penambahan kuota nasional bukan kuota kabupaten/daerah. Sehingga dikhawatirkan kabupaten tidak mendapat tambahan kuota.
Oleh karena itu, dia menilai harus diperkuat dengan tambahan kuota untuk Kabupaten Jepara. “Hal ini dapat diasumsikan dengan angka tambahannya. Adapun untuk penambahan kuota pertalite Jepara kurang lebihnya 80 ribu KL untuk reaslisasinya,” jelas Faruq.
Apabila dihitung untuk kuota harian di tahun 2022, realisasi penyaluran pertalite di Kabupaten Jepara sampai April kemarin sebanyak 35 ribu, sedangkan sampai bulan Mei sudah terealisasi 35.770 KL atau 54 persen.
“Artinya kalau kita tarik ke depan pada Bulan Juni sampai Desember 2022, kita rata-ratakan perhari pertamina hanya menyalurkan 146 KL dan Pertamina sudah memberikan toleransi realisasi penyaluran pertalite di Jepara,” ujarnya.
Dalam upaya mengatasi isu kelangkaan tersebut, Pertamina juga ikut memantau kondisi di lapangan. Sehingga pihaknya menyimpulkan masalah utama yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU adalah kepanikan, karena masyarakat beranggapan pasokan pertalite berkurang, sehingga pertamina melakukan relaksasi.
“Yang jadi permasalahan adalah ketika pertamina melakukan relaksasi, hal ini menimbulkan justifikasi sebagai pelonggaran Pertamina dan tidak melakukan pemanfaatan subsidi yang ada,” imbuhnya.
Sedangkan melihat kondisi di lapangan dari media, dan juga audiensi bersama sejumlah pemda bahwa memang sudah panik jadi tidak benar bahwa pertamina tidak awarenes (tidak sadar) akan kondisi di masyarakat. Oleh karena solusi yang saat ini dapat ditempuh adalah melakukan relaksi.
“Kalau ditanya kenapa baru sekarang melakukan relaksasi, jawabnya karena kami (Pertamina) perlu memegang justifikasi yang kuat, dan ini tidak hanya di Kabupaten Jepara akan tetapi di seluruh Indonesia. Hal ini juga diperburuk dengan fenomena kecurangan sebagian oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut, ada yang ngetap berungkali bahkan sampai memodifikasi tangki kendaraan untuk mengisi pertalite,” ungkap Faruq.
Pihaknya juga tidak menampik adanya keterlambatan suplai pengiriman yang terjadi beberapa waktu ini. Hal ini disebabkan lantaran ada pengerjaan perbaikan jalan di daerah Semarang-Demak yang menyebabkan molornya pengiriman ke Jepara dan juga daerah lain yang melewati jalur tersebut menjadi terhambat.
Menurutnya, normalnya untuk Jepara dan Kudus hanya 2-3 jam ini bisa molor sampai 9 jam. “Waktu tempuh suplai bertambah, kargo yang kita bawa terbatas akhirnya menimbulkan keriuhan di masyarakat dan kami sudah memprioritaskan pengiriman ke wilayah timur termasuk Kabupaten Jepara,” imbuhnya.
Selain pertlite, Pertamina juga sudah melakukan pemantauan dan pembinaan pembelian solar yang belakangan ini banyak dilakukan secara terang-terangan oleh beberapa oknum SPBU. Pihaknya pun sudah melakukan pembinaan dengan tidak menyuplai BBM Subsidi kepada salah satu SPBU di Jepara selama dua pekan.
“Oleh karena kami berharap adanya kerjasama dan dukungan dari pemerintah daerah, untuk melakukan pengawasan agar BBM subsidi tetap aman dan tepat sasaran,” pungkas Faruq. (Lingkar Network I bas I Harianmuria.com )
