JEPARA, Harianmuria.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif menyoroti kenaikan harga BBM yang diumumkan (3/9) lalu. Pihaknya mengingatkan pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi meski telah menetapkan kebijakan kenaikan harga. Pasalnya, kondisi ini berpotensi terjadinya tindak penyelewengan.
“Harga BBM bersubsidi memang sudah dinaikan, untuk solar menjadi Rp6.800 sedangkan pertalite naik menjadi Rp10 ribu, tetapi harga tersebut masih di bawah harga ke-ekonomian. Kondisi ini masih berpotensi terjadinya penyelewengan, khususnya pada solar,” ungkapnya.
Apabila terjadi penyelewengan dalam penyaluran BBM bersubsidi, menurutnya, akan membuat kuota konsumsinya melebihi yang telah ditetapkan dalam APBN, meskipun harganya telah dinaikan.
“Harga BBM subsidi dan non subsidi telah dinaikan. Namun jika hanya mengandalkan kenaikan harga saja, apa yakin kuota solar atau kuota Pertalite 2022 tak akan jebol?” tuturnya.
Kenaikan yang terjadi ini dinilai cukup signifikan. Gus Haiz sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa kenaikan ini pasti akan berpengaruh pada harga-harga lainnya. Terutama sembako yang dipastikan akan mengalami peningkatan dan penyesuaian.
“Bukan karena pedagang ingin mengambil untung lebih besar, namun karena pedagang pada akhirnya juga akan terbebani dengan biaya yang meningkat. Langkah ini dirasa sebagai cara paling masuk akal pada peningkatan harga BBM,” jelasnya.
Ia menambahkan, bukan tidak mungkin akibat naiknya harga BBM, kenaikan biaya produksi tarif angkutan dan harga sandang pangan pun juga ikut naik sehingga akan memicu inflasi.
Pihaknya pun meminta pemerintah pusat untuk melakukan perhitungan yang lebih konkrit, sehingga secara bisnis plan usaha Pertamina tetap jalan dan masyarakat juga tidak keberatan.
“Hal ini tidak sepadan dengan pengalihan subsidi ke BLT jadi pemerintah harus bijaksana dalam kenaikan harga BBM ini betul-betul membuat masyarakat semakin menderita,” tandasnya. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Harianmuria.com)
