PATI, Harianmuria.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) beberapa waktu lalu melakukan pendataan terhadap tanaga honorer di seluruh instansi pemerintahan.
Anggota DPRD Pati, Warsiti mengatakan hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui jumlah tenaga honorer, sebelum mengambil langkah dalam Penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pendataan ini memang dari pusat untuk mengetahui berapa jumlah honorer yang ada di negeri ini secara keseluruhan. Setelah ada pendataan jumlah seluruh honorer yang ada, untuk dijadikan bahan evaluasi dari Kemenpan untuk mengambil langkah selanjutnya,” terang Warsiti saat dihubungi belum lama ini.
Selain itu, Warsiti juga membantah adanya isu yang mengatakan pendataan tenaga honorer yang dilakukan oleh Kemenpan RB melalui Badan Kepegawaian , Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) untuk meloloskan secara otomatis adalah hoax.
Politi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini juga menghimbau kepada calon peserta untuk mewaspadai oknum-oknum dengan iming-iming pengangkatan PPPK secara otomatis.
“Mungkin hal ini banyak dilakukan oknum untuk mencari honorer-honorer yang sudah lama ingin diangkat jadi CPNS atau PPPK. Sekali lagi, mohon berhati-hati, jangan tergiru dengan janji manis oknum atas pendataan honorer yang dilakukan dinas,” tambahnya.
Bukan tanpa sebab, anggota dewan asal Kecamatan Tambakromo ini menghimbau. Menurutnya, dalam study banding yang dilakikan oleh SPRD komisi A selaku pihak legislatif yang menaungi urusan kepegawaian, informasi terkait penerimaan honorer secara otomatis adalah hoax.
“Keterangan ini adalah hasil kami (komisi A) study banding dari Kemenpan dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Bukan berarti pendataan secara otomatis sebagai acuan untuk dijadikan CPNS atau PPPK” tegasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
