YOGYAKARTA, Harianmuria.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mencatat prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa, 9 Desember 2025.
Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Jateng dalam memperkuat tata kelola pemerintahan bersih dan menjaga integritas di seluruh lini birokrasi.
2 Penghargaan Bergengsi dari KPK
Pemprov Jateng menerima penghargaan di dua kategori, yakni:
- Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi).
- Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan penghargaan ini menjadi motivasi kuat bagi seluruh aparatur pemerintah.
“Penghargaan ini memotivasi aparatur pemerintah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menciptakan birokrasi yang good dan clear governance sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya.
Integritas Jadi Prioritas Utama Pembangunan
Prestasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa Pemprov Jateng menempatkan integritas sebagai salah satu prioritas pembangunan utama dalam RPJMD 2025–2029. Indikator integritas bahkan masuk dalam 136 program gubernur.
Program-program tersebut meliputi peningkatan kualitas ASN, penerapan zona integritas di organisasi perangkat daerah (OPD) hingga BUMD/BLUD, serta pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Selain itu, pemprov juga memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik dari sisi anggaran maupun kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengawasi tata kelola hingga tingkat desa.
Upaya tersebut diperkuat dengan pengendalian gratifikasi, pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pendidikan antikorupsi, manajemen risiko, hingga mitigasi benturan kepentingan.
Semua langkah diselaraskan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Sekolah Berintegritas dan Desa Antikorupsi
Di sektor pendidikan, Program Sekolah Berintegritas (SBI) yang diluncurkan sejak 2023 kini sudah diterapkan di 104 sekolah, terdiri dari 44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB.
Program ini berfokus pada penanaman nilai integritas, penyusunan rencana aksi, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan dan praktik tidak jujur.
Sementara itu, Desa Antikorupsi telah berkembang di 29 kabupaten sejak direplikasi pada 2022. Hingga 2025, sudah terdapat 113 desa berstatus antikorupsi, dan 297 desa lainnya tengah berproses menuju sertifikasi.
Reformasi Birokrasi Jateng Menguat
Rangkaian program tersebut membuahkan capaian signifikan, yakni reformasi birokrasi Jateng mencatat angka 91,28; akuntabilitas kinerja 82,63; dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada Level 3 dengan skor 3,471.
Indeks efektivitas pencegahan korupsi berada di Level 3 (3,096), begitu pula manajemen risiko (3,378). Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 100 persen dari 1.840 wajib lapor.
Pada 2024, nilai MCP KPK Jateng mencapai 90,8, dan skor Stranas PK 2023–2024 mencapai 98,29, tertinggi secara nasional.
Sumber: Pemprov Jateng
Editor: Basuki
