GROBOGAN, Harianmuria.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah merespons temuan kasus superflu di Indonesia secara terukur, berbasis data, serta memperkuat sistem kesehatan tanpa memicu kepanikan di tengah masyarakat.
Superflu yang belakangan ramai diberitakan merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, varian baru influenza yang dilaporkan lebih mudah menular dan telah menyebar di sejumlah negara.
Superflu Sudah Terpantau Sistem Surveilans Nasional
Edy menegaskan bahwa istilah superflu bukan fenomena baru dan sebenarnya sudah terpantau dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Karena itu, ia meminta masyarakat tetap tenang namun tetap waspada.
“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” ujar Edy saat kunjungan kerja di Grobogan, Rabu, 7 Januari 2026.
Peningkatan kasus influenza A (H3N2) subclade K disebut dipengaruhi oleh ketidaksesuaian vaksin flu musim ini dengan strain dominan, serta rendahnya kekebalan populasi terhadap varian tersebut.
Kelompok anak-anak, remaja, dan lansia menjadi yang paling rentan mengalami dampak infeksi, terutama mereka yang memiliki penyakit penyerta.
Anggaran Kesehatan untuk Deteksi Dini
Menurut Edy, isu superflu tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan medis, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan anggaran kesehatan.
Ia menilai, belanja kesehatan perlu diarahkan lebih kuat pada pencegahan, deteksi dini, dan penguatan surveilans penyakit menular.
“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” tegasnya.
Dorong Kemenkes Perbarui Protokol Kesehatan
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut juga meminta Kementerian Kesehatan segera memperbarui dan menerbitkan protokol kesehatan yang jelas, praktis, dan mudah dipahami publik.
“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten. Termasuk penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” ujarnya.
Ingatkan Pemerintah Hindari Narasi Sensasional
Di sisi lain, Edy mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak bersifat sensasional. Ia menilai pengalaman pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa informasi yang tidak utuh dapat memicu kepanikan dan disinformasi.
“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi publik jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” tuturnya.
Edy pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan disiplin menjaga kesehatan. Ia meminta publik mengikuti anjuran resmi pemerintah, tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan di media sosial, serta konsisten menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai langkah perlindungan utama.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
