PATI, Harianmuria.com – Camat Dukuhseti, Agus Sunarko akhirnya mendatangi rumah warga kurang mampu, Mbah Saiman di Desa Banyutowo. Usai menyambangi Mbah Saiman, Camat Dukuhseti, mengumpulkan Operator SIKS-NG, TKSK dan PKH untuk mengadakan rapat koordinasi teknis.
Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara Camat Dukuhseti dengan Operator SIKS-NG, TKSK dan PKH. Sehingga diharapkan terkait permasalahan data dan distribusi bantuan sosial untuk warga Dukuhseti bisa diselesaikan bersama.
Dari Rakornis, diketahui bahwa Mbah Saiman telah tercatat dalam DTKS sejak Februari 2022. Namun demikian yang bersangkutan tidak mendapatkan semua jenis Bansos maupun pelayanan BPJS gratis atau PBI. Disamping itu juga ditemukan berbagai persoalan mendasar yang dialami oleh hampir setiap operator SIKS-NG.
“Memang ditemukan persoalan-persoalan mendasar yang kita anggap sangat prioritas untuk diselesaikan dan merupakan wilayah kewenangan Dinsos dan Kemensos. Fenomena ini kita anggap sebagai masalah utama yang menjadikan penyebab bansos banyak dikeluhkan,” terang Camat Agus.
Persoalan tersebut diantaranya, warga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan gratis atau yang dikenal dengan istilah PBI ( Penerima Bantuan Iuaran) JK BPJS. Selain itu ada Bansos PKH, Bansos BSPT/NT (Bantuan Sosial Pangan Tunai/Non-Tunai) dan warga tersebut tidak tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Kemudian warga miskin yang tercatat dalam DTKS namun tidak mendapatkan PBI atau tidak mendapatkan PBI, Bansos PKH, dan Bansos BSPT/NT.
“Terakhir adalah warga yang tercatat sebagai penerima Bansos atau yang disebut dengan istilah KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Namun saat pencairan yang bersangkutan tidak mendapatkan bansos lantaran rekening tabungannya tidak mendapatkan aliran dana bansos atau saldonya kosong,” jelasnya.
Supaya masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan, pihaknya dalam waktu dekat bakal berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Pati guna menanyakan bagaimana caranya warga miskin tersebut dapat menerima bantuan.
“Disini kita tidak akan mencari siapa yang salah, namun kita cari penyelesaiannya. Tentunya Dinsos selaku OPD yang memiliki tugas sekaligus kewenangan dalam urusan bansos diharapkan menemukan cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan di atas,” harap Camat Agus Sunarko. (Lingkar Network | Harianmuria.com)
