PATI, Harianmuria.com – Nasib guru wiyata atau honorer seakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih dalam hal gaji atau pendapatan, guru honorer jauh tertinggal dengan guru dengan status ASN (Apatur Sipil Negara).
Kondisi ini lantas mendapat perhatian dari anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Muntamah. Sebagai wakil rakyat, dirinya tidak bisa berbuat banyak lantaran hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Muntamah pun hanya bisa memberikan usul kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar menggelar Bimbingan Teknis atau Bimtek kepada guru-guru honorer untuk meningkatkan kompetensi.
Dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh guru honorer ini, Muntamah yakin dapat meningkatkan keterampilan dan pola pikir. Sehingga, jika nantinya ada tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mereka mampu mendapatkan tempat.
“Nasib guru wiyata ini perlu dipikirkan. Saat seleksi PPPK guru, memang ada guru wiyata yang sudah lama mengabdi namun tidak lulus ujian seleksi dikarenakan keterbatasan kemampuan. Jadi mohon kepada Disdik adakan Bimtek atau pelatihan khusus sebagai solusinya,” harap Muntamah.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga merasa prihatin dengan nasib guru honorer yang sudah lama mengabdi tetapi tak kunjung ada pengangkatan status sebagai PPPK ataupun ASN.
Dirinya pun mengatakan bahwa Komisi D DPRD Pati akan mendukung penuh jika Disdik memiliki program Bimtek ini. Mengingat lulusan sarjana keguruan tiap tahun jumlahnya ribuan, Muntamah berharap Bimtek ini dapat mengakomodir guru wiyata yang telah lama mengabdi.
“Pemkab melalui Disdik sudah semestinya memperhatikan nasib guru-guru wiyata yang sudah lama mengabdikan diri dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di Kabupaten Pati. Khususnya bagi guru wiyata yang berusia tua dan sudah lama mengabdi,” tutup wakil rakyat asal Kecamatan Dukuhseti ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
