JEPARA, Harianmuria.com – Demi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jepara perlu adanya komitmen yang kuat dan tindak lanjut untuk mendongkrak mutu pendidikan dan menurunkan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS).
Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif dalam acara Dialog Interaktif Tamansari Menyapa dengan tema “Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Upaya Mengentaskan Anak Putus Sekolah”. Kegiatan diadakan di Radio R-Lisa FM Jepara, Kamis (2/5/2024).
Ia menyampaikan bahwa anggaran pendidikan non-formal di Kabupaten Jepara beberapa tahun terakhir ini selalu meningkat. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah sehingga dapat kembali mengenyam bangku pendidikan.
“Apalagi anggaran pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib dasar yang harus dipenuhi,” kata Gus Haiz sapaan akrabnya dalam dialog yang dipandu oleh Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara.
Gus Haiz menilai, banyaknya anggaran pendidikan yang telah digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara tersebut harus tepat sasaran sehingga program-program pendidikan khususnya pengentasan anak putus sekolah bisa tercover secara menyeluruh.
“Dengan melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Jepara, sebenarnya sudah cukup bagus jika dilihat dari ketersediaan sekolah. Mulai dari jenjang tingkat dasar, menengah, dan atas,” ujarnya.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tercatat terdapat 171 sekolah tingkat dasar, kemudian 32 sekolah tingkat menengah, dan 6 sekolah tingkat atas serta 17 SMK yang ada di Kabupaten Jepara.
“Jumlah ini sudah baik jika ditinjau dari segi ketersediaan pendidikan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gus Haiz menjelaskan salah satu upaya yang sedang dilakukan DPRD Kabupaten Jepara untuk mengatasi ATS adalah dengan menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga. Ia menyebut, aturan ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga.
Menurutnya, peran serta semua pihak mulai dari bawah sampai atas terutama dua instansi yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus bekerja keras untuk mengatasi permasalahan terkait pendidikan.
“Harapan kami memang upaya menurunkan ATS ini dilaksanakan secara masif, bukan hanya lembaga pendidikan saja tetapi dari tingkat bawah melalui RT dan RW harus mempunyai peran yang sama dan yang paling penting adalah peran keluarga,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jepara Ana Khomsanah menyoroti salah satu faktor permasalahan ATS yang ada di lapangan. Menurutnya, ATS bisa disebabkan karena adanya tindak kekerasan seksual dan bullying di lembaga pendidikan.
“Perlu ada upaya komunikasi terus-menerus dan itu kewajiban kita semua. Masyarakat berkewajiban mengubah pola pikir tentang betapa pentingnya pendidikan,” kata Ana.
Dalam momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini, baik Gus Haiz maupun Ana Khomsanah berharap pendidikan di Kabupaten Jepara ini betul-betul bisa dievaluasi bersama. Semua pihak bergandeng tangan untuk perbaikan ke depan sehingga melalui pendidikan mampu mengantarkan Jepara menjadi lebih maju. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Harianmuria.com)
