BLORA, Harianmuria.com – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, realisasi dana bantuan provinsi (Banprov) untuk desa di Kabupaten Blora baru mencapai 87 persen.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora pun mendesak seluruh pemerintah desa untuk mempercepat penyelesaian proyek yang belum tuntas.
Rp83,9 Miliar untuk 524 Titik Kegiatan
Kabid Penataan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa DPMD Blora, Suwiji, menyebutkan bahwa tahun ini Blora menerima Rp83,9 miliar Banprov yang dialokasikan untuk 524 titik pembangunan.
“Pagunya Rp83,9 miliar, itu terdiri dari 524 titik kegiatan,” jelas Suwiji, Selasa, 9 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa waktu penyelesaian semakin mepet karena sudah memasuki bulan Desember.
Proyek Fisik Dominasi Penggunaan Banprov
Menurut Suwiji, sebagian besar dana Banprov digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa.
“Ada yang digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, paving, dan talud,” ujarnya.
DPMD terus berkoordinasi dengan desa untuk memastikan seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu agar tidak memunculkan permasalahan administrasi maupun kualitas.
Tidak Boleh Dikerjakan Pihak Ketiga
Suwiji menegaskan bahwa proyek yang didanai Banprov harus dikerjakan secara swakelola oleh desa, kecuali kegiatan tertentu yang tidak memungkinkan dikerjakan secara mandiri.
“Tidak boleh dipihak-ketigakan, kecuali pekerjaan yang memang tidak sanggup dikerjakan desa, misalnya gedung bertingkat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kini Banprov juga tidak dapat digunakan untuk pembangunan kantor desa, kecuali mendapat persetujuan gubernur.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
