BLORA, Harianmuria.com – Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD mencuat di tingkat nasional dan memantik pro–kontra. Di Kabupaten Blora, dukungan terhadap gagasan tersebut datang dari Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Chandra Tirtaka.
Politisi Partai Gerindra itu menilai Pilkada melalui DPRD dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas demokrasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Dinilai Lebih Efektif dan Kondusif
Lanova menyampaikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dikaji secara serius karena dinilai lebih efektif dibandingkan Pilkada langsung.
“Untuk efektivitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, kami serius mengkaji opsi Pilkada melalui DPRD,” ujar Lanova, Selasa 30 Desember 2025.
Ia menegaskan, dukungan tersebut juga sejalan dengan arahan pimpinan Partai Gerindra di tingkat pusat agar seluruh kader turut mengawal dan mengkaji isu nasional tersebut.
“Gerindra Blora mendukung sesuai dengan instruksi dan arahan pimpinan partai,” tegasnya.
Tekan Biaya Politik dan Potensi Konflik Horizontal
Menurut Lanova, Pilkada melalui DPRD dapat menjadi jawaban atas sejumlah persoalan demokrasi di daerah, terutama tingginya biaya politik dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Ini salah satu solusi untuk menekan biaya politik dan biaya penyelenggaraan Pilkada yang sangat besar. Yang tak kalah penting, potensi konflik horizontal bisa diminimalisir sehingga daerah lebih kondusif,” paparnya.
Ia menilai, suasana politik yang lebih stabil akan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk fokus pada pembangunan dan pelayanan publik.
DPP Gerindra Dorong Evaluasi Sistem Pilkada
Sikap Lanova sejalan dengan pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, yang sebelumnya menyebut wacana Pilkada melalui DPRD sebagai langkah berani untuk mengevaluasi sistem demokrasi yang telah berjalan selama puluhan tahun.
Menurut Prasetyo, Pilkada langsung memiliki sejumlah sisi negatif, salah satunya ongkos politik yang sangat tinggi bagi calon kepala daerah.
“Kita harus berani melakukan perubahan ketika sistem yang berjalan memiliki banyak dampak negatif,” ujar Prasetyo di Jakarta, Senin 29 Desember 2025.
Menurutnya, kajian internal partai melihat dinamika demokrasi dan beban keuangan daerah yang cukup signifikan akibat pilkada langsung.
Pilkada Lewat DPRD Dinilai Lebih Efisien
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa pilkada melalui DPRD lebih efisien. Hal ini terlihat dari proses penjaringan calon, mekanisme pemilihan, hingga anggaran dan ongkos politik yang harus dikeluarkan.
Ia mencontohkan, dana hibah dari APBD untuk pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp 7 triliun, dan meningkat lebih dari Rp 37 triliun pada 2024. Menurut Sugiono, dana tersebut bisa dialokasikan untuk upaya produktif meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Tingginya ongkos politik juga kerap menjadi hambatan bagi figur kompeten untuk maju dan memimpin daerah,” ujar Sugiono.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
