KUDUS, Harianmuria.com – Usulan Pemerintah terkait kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) menjadi sebesar Rp 69,1 juta turut mengundang tanggapan sejumlah praktisi, salah satunya yakni Rektor IAIN Kudus, Prof Abdurrohman Kasdi.
Menurutnya, kenaikan tersebut merupakan implementasi istitha’ah yang berkeadilan dan demi kemaslahatan jangka panjang.
“Kenaikan ini tentu sudah berdasarkan kajian yang matang dalam Mudzakarah Haji bulan lalu demi menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Sehingga jamaah yang akan berangkat berikutnya juga tetap terjamin keberlangsungannya,” tegas alumni Al-Azhar ini.
Selain itu, Istitha’ah (bahasa Arab: الاستطاعة) memiliki arti kemampuan manusia untuk melakukan perjalanan ke tanah suci dan melakukan manasik haji. Menurut fatwa ulama fiqih, ibadah haji akan menjadi wajib bagi seseorang ketika ia mampu melakukannya. Dalam hal ini, istitha’ah dibahas dari empat sisi yang meliputi keuangan, keamanan, kesehatan fisik dan waktu.
Istitha’ah dari segi keuangan berarti kemampuan untuk membayar biaya perjalanan ke tanah suci, serta biaya pengeluaran hidup bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Sedangkan yang dimaksud dengan istitha’ah dalam hal keamanan adalah harta benda, jiwa dan kehormatannya terhindar dari segala macam ancaman dan bahaya selama perjalanan dan tinggal di Makkah.
Adapun istitha’ah dari sisi fisik adalah kemampuan fisik dan jasmani untuk melakukan manasik-manasik haji. Istitha’ah dari sisi waktu berarti memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perjalanan ke Makkah dan melakukan manasik haji.
Abdurrohman Kasdi juga menjelaskan, implementasi makna istitha’ah yang sesungguhnya adalah mereka yang mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) secara langsung tanpa melalui pinjaman kredit atau dengan dana talangan haji. Karena selama ini Kementerian Agama menerima pendaftaran calon jamaah haji dengan dua metode, yaitu dibayar langsung dari calon jamaah dan dengan dana talangan haji.
Akan tetapi, dana yang bersumber dari utang talangan haji dan menganggap calon jamaah tersebut sudah termasuk istitha’ah. Sebab jamaah telah dianggap mampu untuk membayar kredit sehingga layak dikategorikan istitha’ah potensial.
Sehingga dapat disimpulkan, makna istitha’ah telah mengalami pergeseran makna dari kemampuan secara material dan spiritual menjadi kemampuan membayar kredit dan melunasi utang.
“Sepertinya, implementasi “haji kredit” dengan berbagai alasannya perlu dianalisis lebih jauh lagi. Kita perlu melihat apakah keinginan untuk memudahkan diri menjalankan perintah Allah dengan berhaji, bukan sekadar keinginan agar mudah melakukan kunjungan keluarga ke tanah suci. Sehingga meskipun belum memiliki sejumlah biaya perjalanan ibadah haji, harus dibelain dengan dana talangan haji,” terangnya.
Sebab dalam praktiknya, dari sudut penyedia tabungan kredit terkadang memiliki niat untuk mencari keuntungan dari para jamaah haji.
“Dari pihak bank atau instansi kredit, kita pun sulit membedakan antara keinginan untuk memudahkan umat Islam menjalankan perintah Allah, dan keinginan mencari keuntungan dari usaha kredit,” terangnya.
Ia pun menyebutkan, hasil kajian Mudzakarah Perhajian Indonesia tentang dana talangan dengan memberikan rekomendasi pada point ketujuh.
“Tidak mentolerir penggunaan dana talangan dan segala bentuk pembiayaan haji yang bertentangan dengan pemenuhan kaidah istithaah dan menjadikan daftar antrian haji semakin Panjang,” ungkapnya.
Rekomendasi yang disebutkan tersebut, juga memperkuat pandangan istithaah yang berimplikasi pada kewajiban haji dalam Hasiyah Syarqawy.
“Barangsiapa yang belum memenuhi syarat istittaah maka tidak wajib baginya berhaji. (Asy-Syarqawi, 1997: I: 460),” imbunya.
Di sisi lain, adanya pembiayaan dana talangan haji sangat berpengaruh dalam memperpanjang waiting list keberangkatan haji. Hal ini pun menimbulkan ketidakadilan karena menutup kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar mampu berhaji tanpa menggunakan jasa dana talangan.
Terlebih, tahun 2023 ini Pemerintah Saudi telah menaikkan biaya layanan Masyair dalam jumlah yang sangat signifikan pada penyelenggaraan haji. Hal itu mengakibatkan kenaikan Biaya Penyenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hingga total sebesar Rp98.893.909. Komposisinya adalah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jemaah Rp 69.193.733 atau 70 persen, besaran subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp29.700.175 atau 30 persen.
Dengan demikian, lanjut Abdurrohman Kasdi, penggunaan dana optimalisasi nilai manfaat yang sangat besar ini tetap berimplikasi pada istitha’ah yang berkeadilan.
Sebab penyesuaian diperlukan seiring terus membesarnya penggunaan nilai manfaat dana operasional haji. Dimana penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji dalam rangka mendistribusikan nilai manfaat pengelolaan dana haji yang proporsional. (Lingkar Network | Harianmuria.com)
