PATI, Harianmuria.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah untuk melakukan pengawasan terhadap jumlah guru wiyata bakti di Bumi Minta Tani.
Menurutnya, hal ini perlu ditekankan supaya jumlah guru wiyata bakti tidak membludak. Dirinya khawatir, jika kuantitasnya terus bertambah maka persaingan sesama guru saat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kian ketat.
“Kami (DPRD) pesan kepada Disdik memang saat ini kami menyadari guru yang ada di SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah Menengah Pertama), memang lebih banyak guru honorer,” ungkap dia.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti jumlah guru wiyata yang lebih banyak ketimbang guru negeri dengan status PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sehingga Disdikbud perlu meningkatkan pengawasannya.
perlu adanya pengawasan dari Disdik yang notabene adalah mitra kerja dari komisi D DPRD Pati.
Sebab hal ini sudah kewajibannya sebagai bagian dari Komisi D DPRD Pati yang merupakan mitra kerja dari Disdikbud. Sehingga ia menekankan kepada tiap kepala sekolah yang memiliki wewenang untuk memperhatikan masalah ini.
“Kevalidan datanya (jumlah giri wiyata)kami belum pasti. Tapi saat kami sidak kadang-kadang dalam dalam satu SD guru negerinya cuma 2. Berarti yang lain kan honorer. Dari situ memang kami menyadari kebutuhan guru honorer banyak,” tambahnya.
Sehingga dengan adanya pengawasan atau larangan penerimaan guru wiyata bakti oleh Disdik, Muntamah berharap di suatu sekolahan hanya terdapat guru-guru yang memang dibutuhkan sekolah. Bukan guru yang diterima karena masih ada hubungan kerabat kepala sekolah atau pihak lainnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
