BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menetapkan alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp1,078 triliun pada tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Anggaran tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan RKPD 2025 yang dirancang Rp1,092 triliun, atau berkurang sekitar Rp14 miliar. Jika dibandingkan APBD 2025 yang dianggarkan Rp1,183 triliun, penurunannya mencapai Rp105 miliar.
Dibandingkan RKPD 2024 yang dirancang Rp885 miliar, anggaran 2026 justru naik Rp193 miliar. Sementara bila dibandingkan APBD 2024 yang mencapai Rp1,101 triliun, anggaran 2026 turun sekitar Rp23 miliar, dengan serapan APBD 2024 tercatat Rp1,080 triliun.
Beban Riil Pemkab Sekitar Rp900 Miliar
Sekretaris Daerah (Sekda) Blora sekaligus Ketua TAPD, Komang Gede Irawadi, menjelaskan bahwa total Rp1,078 triliun tersebut tidak seluruhnya ditanggung melalui APBD 2026.
“Untuk riil beban belanja pegawai yang ditanggung oleh Pemkab sekitar Rp900 miliar,” jelas Komang, Senin, 17 November 2025.
Sisa anggaran yang tercatat dalam RKPD berasal dari pos tunjangan profesi guru yang dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat melalui APBN.
“Tunjangan guru dibayarkan langsung negara ke rekening penerima, sehingga tidak masuk kas daerah. Namun Pemkab tetap harus mencatat sebagai belanja pegawai,” tambah Komang.
TPP ASN 2026 Masih Dibahas
Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN tahun 2026, Komang menyebutkan bahwa pembahasan masih berlangsung. Untuk tahun anggaran 2025, tidak ada perubahan karena semuanya telah sesuai dengan penganggaran APBD 2025.
“Untuk tahun ini tidak ada evaluasi gaji dan TPP. Tahun depan masih dalam proses pembahasan sebelum diparipurnakan,” ujarnya.
Adapun TPP ASN Blora pada 2025 mencapai sekitar Rp78 miliar, di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya.
Jumlah ASN Blora Bertambah
Belanja pegawai Pemkab Blora juga meningkat setelah pelantikan 1.535 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru-baru ini. Penambahan ini menjadikan jumlah ASN Blora mencapai 12.709 pegawai.
Rinciannya PPPK 7.205 pegawai (56,7 persen), PNS 5.307 pegawai (41,8 persen), CPNS 197 pegawai (1,6 persen)
Dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pendidikan Blora menjadi instansi dengan ASN terbanyak, mencapai 7.325 pegawai yang terdiri dari 4.594 PPPK, 2.730 PNS, dan 1 CPNS.
Sementara itu Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) memiliki 2.732 ASN, dengan rincian 1.220 PPPK, 1.389 PNS, dan 123 CPNS.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
