REMBANG, Harianmuria.com – Bupati Rembang, Harno, memberikan ultimatum tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tahun anggaran 2024.
Ultimatum ini disampaikan Harno saat menggelar rapat internal tertutup bersama seluruh kepala OPD di lantai 4 Kantor Bupati, Selasa, 10 Juni 2025. Rapat ini berlangsung tertutup, dengan larangan bagi OPD untuk membawa ponsel dan media hanya diperbolehkan menunggu di lantai dua.
“Temuan BPK ini harus menjadi cambuk bagi kita semua. OPD wajib menindaklanjuti setiap poin secara serius dan sesuai aturan. Kalau tahun depan masih ada OPD yang bermasalah, saya akan evaluasi langsung,” tegas Harno kepada media usai rapat.
Meski laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK sudah diterima, Bupati Harno belum bersedia mengungkapkan secara detail isi temuan tersebut ke publik. Ia hanya menyebut bahwa temuan itu mencakup hal-hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti.
Sorotan utama dari pernyataan Harno adalah peringatan keras kepada OPD yang terkait langsung dengan temuan audit. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap instansi yang tidak menunjukkan perbaikan.
“Kami ingin tata kelola keuangan daerah makin transparan dan akuntabel. Temuan BPK harus ditanggapi dengan kerja nyata, bukan sekadar formalitas,” tambahnya.
Harno menegaskan OPD harus bekerja dengan lebih baik dan penuh kehati-hatian. Ia berharap langkah ini bisa mendorong peningkatan integritas dan kinerja birokrasi Pemkab Rembang, serta mencegah temuan serupa di masa mendatang.
(VICKY RIO – Harianmuria.com)
